POLITIKAL.ID - Demokrat menilai pembiaran wacana presiden tiga periode itu bisa berbahaya bagi demokrasi. Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai Presiden Joko Widodo memelihara wacana masa jabatan presiden tiga periode. "Berbahaya jika terus dibiarkan, apalagi bagi Pak Jokowi yang terus memelihara pemikiran seperti ini. Sebagai anak kandung reformasi, adalah keliru atas nama demokrasi memberi ruang terus mengemukanya wacana dan memberi lampu hijau pada gerakan yang mematikan demokrasi dan reformasi itu sendiri," ujar Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani saat dihubungi, Kamis (1/9). Bukan hanya itu, Kemhar juga mengecam kelompok relawan Jokowi yang terus mendengungkan isu presiden tiga periode. Kemhar menilai hal tersebu merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat reformasi. "Kelompok relawan dan Pak Jokowi mestinya fokus menunaikan dan menuntaskan janji-janji politiknya yang hingga kini tak kunjung dipenuhi, malah sebaliknya kehidupan rakyat semakin susah," pungkasnya. Lebih lanjut ia juga mengatakan wacana itu merupakan operasi politik yang dilakukan segelintir elite dalam lingkaran kekuasaan untuk melanggengkan apa yang telah dimiliki. Padahal, jika melihat hasil survei Saiful Mudjani Research Center (SMRC), 73 persen rakyat menolak perubahan masa jabatan presiden dan hanya 5 persen populasi yang ingin presiden lebih dari 2 periode. Ia pun menyinggung awal mula isu ini beredar dan diperkuat oleh jajaran menteri Jokowi, seperti Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. "[Wacana ini] menimbulkan perlawanan keras dari rakyat dan elemen civil society termasuk aksi demonstrasi mahasiswa di seluruh Indonesia yang turun ke jalan menolak perpanjangan masa jabatan atau penambahan periodesasi presiden pada bulan April lalu," jelasnya. (*)