Selasa, 26 November 2024

Sekda Sebut Kukar Dominan Kluster Keluarga dan Perkantoran, Protokol Kesehatan Wajib Konsisten Dijalankan

Selasa, 10 November 2020 21:19

IST

POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Kluster keluarga dan perkantoran disebut Sekda, Sunggono dominan di Kukar.

Kepada awak media, Sekda Kukar, Sunggono mengatakan kasus covid - 19 atau virus corona lebih banyak dari kluster dari keluarga dan perkantoran.

"Dengan melakukan traking. Kebanyakan dalam keluarga minim menerapkan protokol kesehatan," ujar Sunggono, Rabu (11/11/2020)

Dirinya menambahkan, saat pergi keluar rumah, bakteri maupun virus berpotensi menempel dibadan.

Dengan begitu, saat kembali pulang ke rumah, masyarakat wajib bersih, mandi ketika hendak berinteraksi.

Selain itu, edukasi video pendek dan testimoni kesaksian dari mantan pasien covid juga dilakukan sebagai pengetahuan

Karena ketika ada yang meninggal karena positif corona, keluarga hanya bisa melihat dari jarak yang agak jauh.

"Pengalaman saya begitu, saya hanya bisa melihat dan sholat didepan mobil jenazah teman saya yang menibggal karena positif corona," imbuhnya.

Bahkan sejauh ini masyarakat belum menerima keluarga yang dikebumikan di dekat lokasi meninggalnya. Karena jenazah terjangkit covid tidak bisa lama untuk tidak dikubur secepatnya.

Masyarakat memaksa untuk dibawa dengan tata cara pemusaran tidak sesuai protokol.

Lalu tenaga pemakaman dan kesehatan, mesti memakai apd dan jangan sampai turun semangat dan kewaspadaannya jangan sampai malah terjangkit.

"Menghalang halangi perawatan dan pemusaran bisa dikenakan pidana. Jadi kalau bisa masyarakat juga memahami situasinya," bebernya.

Pemkab Kukar berharap pandemi ini lekas berakhir dan situasi normal kembali. Namun sebisa mungkin tetap waspada.

"Terima kasih bagi nakes dan semua pihak serta relawan, saya atas nama pemkab sangat berterima kasih," tuturnya.

Sementara dengan kalangan pengusaha, dirinya juga melakukan zoom meeting terlebih migas dan batu bara. Ada pendampingan agar tidak terjadi kluster.

"Relaksasi pajak dan pinjaman usaha dilakukan agar melindungi usaha kecil. Selain itu juga gerakan membeli produk lokal untuk pemberdayaan UMKM bisa berlanjut," pungkasnya ( adv/ Redaksi Politikal - 001 )

Tag berita:
Berita terkait