Novan melanjutkan, sementara di Kota Samarinda, target Rp 1,8 miliar saja dari hasil retribusi tepi jalan umum pada waktu ke belakang. Ia menilai, penerapan e-Parking sendiri perlu terus dievaluasi demi mencegah adanya kebocoran PAD, lantaran retribusi parkir yang selama ini berjalan menggunakan mekanisme bayar tunai. "Kan, tahu saja bagaimana masyarakat itu, lebih enak membayar Rp 2 ribu langsung. Karena kalau tunai itu, kebocoran PAD lebih tinggi. Kemudian pembuktiannya juga tidak ada," bebernya. Akan hal tersebut, lanjut Novan, Pemkot Samarinda perlu terus-menerus melakukan sosialisasi program e-Parking kepada masyarakat. Apalagi, sebut dia, hasil retribusi parkir juga akan bermuara terhadap proses pembangunan di Samarinda. "Bermuaranya ya ke infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan. Namun memang untuk alokasinya itu nanti akan tergantung dari DPRD dan Pemkot Samarinda. Tapi yang pasti, pendapatan kita atas retribusi parkir itu sangat besar," ungkapnya. Meski begitu, Novan mengingatkan agar pelaksanaan teknis e-Parking sendiri bisa mudah dan gampang. Pun Novan menegaskan agar Pemkot Samarinda tak hanya berpikir mengenai retribusi parkir semata. Kendati turut memperhatikan hak pengguna jalan lainnya. "Jangan sampai retribusi tinggi, tapi lalu lintas jadi terganggu. Ini juga jadi masalah," pungkasnya. (Adv/*)
Sekretaris Komisi 3 DPRD Samarinda Harap OPD Pemungut Retribusi Parkir Optimalkan Aplikasi Elektronik
Senin, 22 November 2021 9:25
IST
POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Sorotan datang dari anggota DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny terkait pengelolaan retribusi parkir. Pasalnya, retribusi parkir disebut - sebut belum berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Samarinda. Berdasarkan laporan hasil pendapatan asli daerah (PAD) dan e-Parking Dinas Perhubungan Samarinda per tanggal 18 Agustus 2021, secara keseluruhan penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum baru hanya sebesar Rp 646.381.000. Terdiri dari setoran retribusi tepi jalan umum sebesar Rp 535.217.000, setoran retribusi parkir berlangganan Rp 99.730.000, dan setoran e-Parking berdasarkan hasil rekapitulasi oleh Bankaltimtara sebesar Rp 11.434.000. Kepada awak media, Novan mendukung penuh program e-Parking yang kini sedang digenjot Pemkot Samarinda. "Inovasinya dengan parkir elektronik. Kami belajar banyak dari kota-kota lain, Solo misalnya, jumlah kendaraannya 50 persen di bawah Samarinda. Tetapi retribusi parkir dan PAD-nya mencapai Rp 11 miliar per tahun. Itu waktu tahun 2019," ujarnya saat diwawancarai, Senin (22/11/2021). Novan melanjutkan, sementara di Kota Samarinda, target Rp 1,8 miliar saja dari hasil retribusi tepi jalan umum pada waktu ke belakang. Ia menilai, penerapan e-Parking sendiri perlu terus dievaluasi demi mencegah adanya kebocoran PAD, lantaran retribusi parkir yang selama ini berjalan menggunakan mekanisme bayar tunai. "Kan, tahu saja bagaimana masyarakat itu, lebih enak membayar Rp 2 ribu langsung. Karena kalau tunai itu, kebocoran PAD lebih tinggi. Kemudian pembuktiannya juga tidak ada," bebernya. Akan hal tersebut, lanjut Novan, Pemkot Samarinda perlu terus-menerus melakukan sosialisasi program e-Parking kepada masyarakat. Apalagi, sebut dia, hasil retribusi parkir juga akan bermuara terhadap proses pembangunan di Samarinda. "Bermuaranya ya ke infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan. Namun memang untuk alokasinya itu nanti akan tergantung dari DPRD dan Pemkot Samarinda. Tapi yang pasti, pendapatan kita atas retribusi parkir itu sangat besar," ungkapnya. Meski begitu, Novan mengingatkan agar pelaksanaan teknis e-Parking sendiri bisa mudah dan gampang. Pun Novan menegaskan agar Pemkot Samarinda tak hanya berpikir mengenai retribusi parkir semata. Kendati turut memperhatikan hak pengguna jalan lainnya. "Jangan sampai retribusi tinggi, tapi lalu lintas jadi terganggu. Ini juga jadi masalah," pungkasnya. (Adv/*)
Novan melanjutkan, sementara di Kota Samarinda, target Rp 1,8 miliar saja dari hasil retribusi tepi jalan umum pada waktu ke belakang. Ia menilai, penerapan e-Parking sendiri perlu terus dievaluasi demi mencegah adanya kebocoran PAD, lantaran retribusi parkir yang selama ini berjalan menggunakan mekanisme bayar tunai. "Kan, tahu saja bagaimana masyarakat itu, lebih enak membayar Rp 2 ribu langsung. Karena kalau tunai itu, kebocoran PAD lebih tinggi. Kemudian pembuktiannya juga tidak ada," bebernya. Akan hal tersebut, lanjut Novan, Pemkot Samarinda perlu terus-menerus melakukan sosialisasi program e-Parking kepada masyarakat. Apalagi, sebut dia, hasil retribusi parkir juga akan bermuara terhadap proses pembangunan di Samarinda. "Bermuaranya ya ke infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan. Namun memang untuk alokasinya itu nanti akan tergantung dari DPRD dan Pemkot Samarinda. Tapi yang pasti, pendapatan kita atas retribusi parkir itu sangat besar," ungkapnya. Meski begitu, Novan mengingatkan agar pelaksanaan teknis e-Parking sendiri bisa mudah dan gampang. Pun Novan menegaskan agar Pemkot Samarinda tak hanya berpikir mengenai retribusi parkir semata. Kendati turut memperhatikan hak pengguna jalan lainnya. "Jangan sampai retribusi tinggi, tapi lalu lintas jadi terganggu. Ini juga jadi masalah," pungkasnya. (Adv/*)
Berita terkait
