POLITIKAL.ID - Teriakan dukungan Joko Widodo (Jokowi) 3 periode di acara silaturahmi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) jadi perbincangan hangat saat ini. Dukungan Apdesi tersebut menuai polemik diberbagai kalangan, baik dari kalangan politik maupun rakyat biasa. Tak hanya dari dua kalangan tersebut, dari Apdesi sendiri membantah memberi dukungan Presiden Jokowi 3 periode dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apdesi di Senayan. Bantahan itu muncul dari Ketua Apdesi Kabupaten Bogor Tini Prihartini. Ia mengklaim penyampaian dukungan Apdesi kepada Joko Widodo untuk kembali menjabat presiden tiga periode itu di luar schedule dan kesepakatan seluruh anggota Apdesi yang hadir. Tini menyebut, sejak dari awal Apdesi tidak ada pembahasan ke arah itu.

"Gak gitu. Gini, saya kan dari awal mengikuti rapat dan konsolidasi dari bawah, tingkat Provinsi hingga Pusat. Nah dari pertemuan-pertemuan itu, gak ada schedule beri dukungan jabatan presiden tiga periode. Kita hanya memberi apresiasi ke presiden karena merealisasi tuntutan kita," kata Tini, Kamis 31 Maret 2022 dilansir dari Tempo.co

Tini pun mengaku kaget dan bengong saat disebutkan bahwa Apdesi mendukung Presiden Jokowi tiga periode. Menurut Tini, Silatnas itu bertujuan untuk menyampaikan 11 tuntutan kepada Pemerintah Pusat untuk kelangsungan dan kesejahteraan Apdesi, khususnya tunjangan perangkat Desa. "Nah kita itu ke Jakarta, pertama kan aksi damai dulu menyampaikan aspirasi perangkat desa. Lanjut Silatnas di Senayan dan hadir pak presiden, terus dari 11 tuntutan itu enam di antaranya diakomodir. Nah kita apresiasi akan hal itu. Lah, ini malah ramenya kok kita dukung penambahan jabatan presiden. Kita bengong aja. Jadi itu mah kayak spontan gitu," kata Tini. Terkait isu wacana Apdesi akan menggelar deklarasi selepas Lebaran soal perpanjangan masa jebatan presiden, Tini mengatakan Apdesi Kabupaten Bogor tegas menolak karena berlawanan dengan konstitusi. "Enggak dan tidak akan, itu kan menyalahi konstitusi. Kita patuh terhadap konstitusi untuk masa depan negara dan terciptanya kondusivitas di tengah masyarakat," kata Tini. (*)