POLITKAL.ID - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) turut mengomentari wacana penundaan Pemilihan Umum. Jusuf Kalla mengatakan menunda pemilu 2024 dari jadwal yang telah ditetapkan merupakan bentuk pelanggaran konstitusi. Ia meminta semua pihak berhati-hati terhadap wacana penundaan pemilu tersebut. "Memperpanjang itu tidak sesuai dengan konstitusi. Kecuali kalau konstitusinya diubah," JK usai menghadiri Mubes IKA Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar, Jumat (4/3). Lebih lanjut JK mengatakan bahwa konstitusi Indonesia sudah mengamanatkan Pemilu digelar lima tahun sekali. Ia mengatakan penundaan pemilu dikhawatirkan akan digunakan pihak-pihak tertentu untuk mengedepankan kepentingannya sendiri dan akan berujung masalah. "Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut," ungkapnya lagi. Terlebih lagi JK mengatakan seharusnya elite politik Indonesia taat pada konstitusi yang telah diatur saat ini. Sebab, bangsa Indonesia memiliki sejarah Panjang tentang konflik. "Kita terlalu punya konflik. Kita taat pada konstitusi. Itu saja," ucapnya. Sebagai informasi, wacana penundaan Pemilu 2024 muncul baru-baru ini tidak lama setelah pengumuman jadwal Pemilu 2024 oleh KPU RI. Usulan menunda pemilu awalnya muncul dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Dukungan itu kemudian disusul oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan. Sebelumnya sekertaris Jenderal Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto juga dengan tegas menolak wacana penundaan pemilihan umum (pemilu). Ia mengatakan hal itu juga sejalan dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasto mengatakan bahwa Jokowi telah berulang kali menegaskan dirinya menolak usulan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Hasto kemudian menyinggung ucapan Jokowi beberapa waktu lalu ketika merespons wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Saat itu, Jokowi menyebut bahwa pihak yang mengusulkan hal tersebut justru ingin menjerumuskannya. “Presiden pernah menyatakan, sebagai pemimpin negara kalau ada yang mengusulkan perpanjangan yang mengusulkan jabatan tiga periode, itu menampar muka saya, ingin cari muka, itu justru menjerumuskan saya. Itu kan kata presiden,” kata Hasto Hasto dalam diskusi rilis hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), Kamis (3/3). “Sejak awal ketika kami menyampaikan sikap, kami tegaskan bahwa sikap PDIP ini senapas dengan sikap Presiden Jokowi karena di dalam kultur kepemimpinan kita seorang pemimpin itu kan diukur dari konsistensi dalam sikapnya,” ujar Hasto menambahkan. (*)