POLITIKAL.ID - Isu penundaan pemilu menjadi polemik dikalangan publik beberapa waktu terakhir ini. Terkait hal ini Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyetop polemik penundaan pemilu 2024 dan wacana presiden tiga periode. Ia mengatakan polemik wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden bisa menimbulkan kemarahan di kalangan publik jika dibiarkan dan terus berlanjut. "Demi kebaikan bangsa dan negara, saya ingatkan agar Menko Luhut tidak meneruskan polemik ini. Selain melanggar aturan bernegara, polemik ini membahayakan bangsa Indonesia. Indikasi kemarahan publik mulai terlihat jika ini diteruskan," ujar La Nyalla dalam keterangannya, Senin (4/4). Ia juga menilai dukungan pemerintah Desa yang tergabung di Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) yang menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden jadi tiga periode justru menurunkan tingkat kegembiraan masyarakat hanya pada posisi 23 dari sebelumnya 28 persen. Di saat yang sama, lanjut La Nyalla, sentimen publik tengah diaduk-aduk persoalan ekonomi, seperti kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan rencana kenaikan LPG 3 KG meningkatkan perasaan takut masyarakat sebesar 10 persen. Ia juga menyampaikan, ada potensi peningkatan kemarahan publik soal deklarasi Jokowi tiga periode. La Nyalla menyebut, jika skor potensi kemarahan publik ini terus meningkat aksi turun ke jalan berpotensi meluas. "Kita lihat mahasiswa mulai bergerak turun ke jalan. Ini menunjukkan jika indikator yang dipakai oleh DPD RI bersesuaian dengan fakta di lapangan. Jika rencana penundaan pemilu 2024 terus digulirkan, tingkat kemarahan publik bisa makin meluas, " tutur La Nyalla. (*)