POLITIKA.ID, SAMARINDA - Harapan warga Samarinda menjadi wilayah yang maju dan moderen sebagai kota peradaban bukan dikerjakan dalam satu malam. Ia memerlukan pikiran dan tindakan segenap masyarakat secara bergotong - royong. Saat ini isu insentif para guru di Samarinda menjadi perbincangan hangat lantaran terjadi evaluasi ulang di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah kota pada khususnya. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Kaltim, Musyahrim turut merespon terkait permasalahan insentif guru yang akhir-akhir ini sedang ramai dibahas. Menurut Musyahrim, guru yang telah bersertifikasi sudah diberikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Pemerintah Daerah juga sudah memberikan tambahan pengasilan kepada guru-guru yang tidak mendapat TPG. Polemik yang menjadi permasalahan ini adalah lantaran adanya miskomunikasi. "Jadi ini miskomunikasi saja sebenarnya. Informasi adanya aturan dari pusat mungkin belum sepenuhnya hadir kepada para guru - guru. Jika pihak-pihak yang berkaitan melakukan sosialisasi, saya kira itu bisa dipahami karena semuanya bedasarkan peraturan yang ada," kata Musyahrim saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Selasa (11/10/2022). Menurutnya para guru akan memahami jika sebelumnya pemerintah sudah memberikan pemahaman terkait aturan yang ada. "Apalagi guru-guru kan paham betul dengan kata aturan itu, jadi saya kira sebaiknya masalah ini dikomunikasikan dengan teman-teman guru," imbuhnya. "Kan tidak mungkin para guru tetap ngotot kalau sudah ada peraturannya," sambungnya. Terkait aksi demo yang dilakukan para guru beberapa waktu yang lalu, menurut Musyahrim aksi tersebut tidak akan terjadi. "Artinya informasi tentang peraturan itu belum di jelaskan secara detail, jadi kita membutuhkan pihak yang perlu menjelaskan," terang Musyahrim. "Masukan dari saya, ini harus di sosialisasikan artinya aturan-aturan yang menjadi landasan kebijakan itu harus disosialisasikan agar para guru ini dapat memahami," sarannya. (*)