POLITIKAl.ID, SAMARINDA - Dua usulan proyek multy years contract (MYC) oleh Pemprov Kaltim, hampir melenggang mulus dibiayai APBD 2021 mendatang.
Hasil kesepakatan rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, dewan akhirnya membukakan jalan dua MYC masuk KUA-PPAS, dengan syarat pihak Pemprov melakukan konsultasi terlebih dahulu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Selanjutnya akan dilakukan pengesahan KUA-PPAS pada Senin (30/11/2020) mendatang.
Hal tersebut juga ditegaskan oleh Syafruddin, Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim.
"Hasil kesepakatan kami tadi malam adalah silahkan Pemprov Kaltim konsultasi ke Mengadri dulu terkait usulan MYC itu," kata Udin, sapaan akrabnya dihubungi Rabu (25/11/2020).
Udin menegaskan, pihaknya akan patuh, apapun hasil konsultasi Pemprov Kaltim ke Kemendagri.
Bila nantinya Kemendagri tidak mempermasalahkan usulan MYC itu, maka proyek gedung baru RSUD AWS Samarinda dan fly over Balikpapan, akan masuk di program APBD Kaltim 2021 mendatang.
"Apapun hasilnya, bila Mendagri mendukung atau memperbolehkan, langsung masuk dalam KUA-PPAS.
Tapi kalau Mendagri menolak dengan berbagai alasan berarti kan batal," jelasnya.
Namun, melihat waktu yang tersisa hingga 30 November 2020 mendatang, Fraksi PKB DPRD Kaltim mengingatkan pihak Pemprov agar tidak lambat melakukan konsultasi.
Udin menegaskan bila konsultasi baru dilakukan melewati tanggal 30 November, otomatis usulan dua proyek MYC tersebut akan ditolak.
"Kalau konsultasi setelah kesepakatan KUA-PPAS itu salah lagi, artinya usulan MYC akan ditolak," pungkasnya.
Sementara itu, Muhammad Sabani, Sekptov Kaltim yang juga menjabat sebagai Ketua TAPD mengakui sampai saat ini belum berkonsultasi ke Kemendagri terkait usulan MYC tersebut.
Pasalnya syarat MYC akan direstui masuk KUA-PPAS setelah berkonsultasi ke Kemendagri, baru pihaknya terima pada Selasa malam kemarin.
"Kami sekarang belum konsultasi ke Kemendagri," ungkapnya.
Sabani mengungkap pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak Kemendagri. Kamis besok rombongan pemprov akan bertolak ke Jakarta, dan jika sempat Kamis sore langsung berkonsultasi.
"Kalau sempat, mungkin besok sore (Kamis) baru kami konsultasi," paparnya.
"Tapi kami pastikan, hasil konsultasi sudah kami terima sebelum kesepakatan KUA-PPAS bersama DPRD Kaltim," tutupnya. (*)
