POLITIKAL.ID - Demi mencegah penyelewengan yang terjadi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mendorong penggunaan teknologi untuk melaksanakan pelayanan ke masyarakat.
Hal ini berkaca pada kasus menimpa beberapa pejabat Kementerian Keuangan.
Misalnya, terbaru kasus pegawai DJP Rafael Alun Trisambodo yang memiliki kekayaan yang fantastis namun tak terdaftar di Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang meluas jadi kasus pencucian uang.
Lalu, ada juga pejabat Bea Cukai Eko Darmanto yang kerap pamer harta di media sosial
Sri Mulyani berharap kejadian tersebut tak lagi terulang, sehingga perbaikan tata kelola terus dilakukan.
Salah satunya, dengan mengurangi interaksi fisik pelayanan Kemenkeu kepada masyarakat, terutama yang berhubungan dengan penerimaan negara.
Tujuannya, agar tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang berujung pada suap atau korupsi bisa dihindari.
"Ini adalah bagian dari koreksi terhadap berbagai tata kelola beberapa saat terakhir ini menjadi sorotan publik, penguatan kelembagaan terus kita lakukan, penguatan budaya kerja, dan transformasi digital," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI, Senin (12/6).
"Di mana semampu mungkin teknologi digital kita gunakan untuk mampu meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan dan mengurangi kemungkinan interaksi yang bisa berujung pada masalah tata kelola," imbuhnya.
Tak hanya itu, sorotan yang menimpa Kemenkeu juga dijadikan pembelajaran untuk meningkatkan pengawasan dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) nya.
Saat ini, Kemenkeu lebih mementingkan integritas, kualitas dan kompetensi dari pegawainya dibandingkan jumlah.
"Berbagai kasus yang terjadi juga memberikan pembelajaran yang sangat penting bagi Kemenkeu. Kami terus menata SDM agar mereka tidak hanya dari jumlah, namun juga kompetensi dan juga karakter untuk pelayanan, mensimplifikasi proses bisnis agar pelayanan jadi pasti dan efisien, serta memperkuat pengawasan internal," pungkasnya.
(Redaksi)
