POLITIKAL.ID - Jabatan Suharso Monoarfa, sebagai ketua Umum PPP dicabut. Pencabutan itu berdasarkan keputusan Mahkamah Partai, Menteri BPN/Kepala Bappenas. Sebagai gantinya nutk sementara, ketua Umum PPP sekarang dijabat Muhammad Mardiono sebagai Plt ketum. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengaku pihaknya tidak khawatir Suharso Monoarfa akan melawan melalui Muktamar Luar Biasa. Pasalnya Arsul Sani percaya Suharso tidak akan menggelar Muktamar Luar Biasa karena pemberhentiannya tidak ada kaitan dengan perebutan kekuasaan. "Kenapa harus khawatir wong ini urusannya bukan urusan soal mempertahankan kedudukan ketua umum. Ini urusannya agar PPP tetap eksis dalam pemilu 2024 kenapa mesti khawatir," ujar Arsul kepada wartawan, dikutip Rabu (7/9). Lebih lanjut Arsul Sani mengatakan untuk menggelar Muktamar Luar Biasa membutuhkan dukungan 2/3 DPW dari 34 provinsi dan 2/3 DPC dari 480 pengurus PPP di kabupaten/kota. "Maka baik Pak Suharso maupun Pak Mardiono tidak menahan, tidak bisa mengatakan tidak kalau memang mau Muktamar Luar Biasa itu sudah diatur syarat-syaratnya," ujar Arsul. Arsul juga mencontohkan, dalam permohonan perubahan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM tidak ada perubahan susunan pengurus. Kecuali posisi ketua umum dari Suharso menjadi Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas ketua umum. Jadi tidak ada pertarungan perebutan posisi ketua umum antara kubu Suharso dan kubu Mardiono. "Ini menunjukkan bahwa tidak benar kalau disimpulkan bahwa sedang terjadi pertarungan antara kubu Suharso dengan kubu Mardiono. Karena semua orangnya Pak Suharso tetap dalam posisinya masing-masing," jelas Arsul. (*)