POLITIKAL.ID – Rentetan tabrakan tongkang di kolong Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) kembali menyorot lemahnya pengendalian lalu lintas sungai di Kota Samarinda. Dalam waktu relatif singkat, jembatan strategis tersebut tercatat sudah tiga kali tongkang bermuatan besar tabrak, memicu kekhawatiran terhadap keselamatan infrastruktur dan pengguna jalan.
Menanggapi insiden berulang itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim langsung mengambil langkah antisipatif. Sejumlah opsi darurat hingga jangka menengah kini dalam kajian, termasuk penutupan sementara jalur pelayaran di bawah jembatan.
Dishub Kaltim Surati KSOP Usai Insiden Terakhir
Dishub Kaltim bergerak cepat setelah kejadian terakhir yang dinilai berpotensi merusak struktur jembatan dan membahayakan keselamatan publik. Pembahasan internal dilakukan intensif dan langsung diikuti koordinasi lintas instansi.
Kepala Bidang Pelayaran Dishub Kaltim, Ahmad Maslihuddin, mengungkapkan pihaknya telah menindaklanjuti arahan pimpinan dengan mengirimkan surat resmi kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).
“Setelah kejadian terakhir, kami diminta untuk segera mengambil langkah pengamanan, baik di kolong maupun di atas jembatan. Pada 25 Januari lalu, Dishub Kaltim sudah menyurati KSOP untuk meminta penutupan sementara lalu lintas sungai di bawah Jembatan Mahulu,” ujar Maslihuddin, Kamis (29/1/2026).
Koordinasi Lintas Instansi dan Opsi Kapal Eskort
Maslihuddin menegaskan, penanganan persoalan tabrakan tongkang tidak bisa dilakukan secara parsial. Dishub Kaltim melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari KSOP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim, hingga Pelindo sebagai pengelola kepelabuhanan.
Salah satu opsi yang mengemuka dalam rapat koordinasi adalah penyediaan kapal eskort atau kapal pendamping bagi tongkang yang melintas di kawasan rawan sekitar Jembatan Mahulu.
Ia menjelaskan, hingga kini pilar Jembatan Mahulu belum dilengkapi fender pengaman. Padahal, fender berfungsi meredam benturan apabila kapal atau tongkang menyenggol struktur jembatan.
“Karena fender belum terpasang, maka pengawalan tongkang dengan kapal eskort menjadi salah satu solusi yang diusulkan. Dalam rapat terakhir, Pelindo dan KSOP menyatakan kesiapan untuk menyiapkan pengawalan kapal secara ketat, bahkan selama 24 jam,” jelasnya.
Penutupan Jalur Berisiko Ganggu Distribusi Logistik
Meski dinilai penting dari sisi keselamatan, rencana penutupan jalur pelayaran di bawah Jembatan Mahulu menyimpan risiko besar terhadap distribusi logistik. Maslihuddin menegaskan, jembatan tersebut merupakan jalur vital penghubung arus barang di Kalimantan Timur.
Setiap pekan, sekitar seribu truk melintasi Jembatan Mahulu untuk mengangkut kebutuhan pokok dan bahan industri ke berbagai daerah.
“Kalau jalur ini ditutup, dampaknya sangat besar. Distribusi barang akan terganggu, perputaran ekonomi melambat, dan ini bisa berujung pada kenaikan harga barang atau inflasi,” katanya.
Kekhawatiran Pelaku Usaha dan Opsi Kendaraan Kecil
Dampak potensi penutupan jalur juga menjadi perhatian serius pelaku usaha logistik. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) disebut telah menyampaikan kekhawatiran terhadap terganggunya rantai pasok jika kebijakan tersebut diterapkan.
Sebagai solusi sementara, Dishub Kaltim mendorong penggunaan kendaraan angkut dengan dimensi lebih kecil. Namun, Maslihuddin mengakui opsi tersebut memiliki keterbatasan, khususnya untuk pengangkutan komoditas bervolume besar.
“Kendaraan kecil bisa menjadi alternatif, tapi tidak semua jenis barang bisa diangkut dengan cara itu. Ada keterbatasan kapasitas yang harus diperhitungkan,” ujarnya.
Rekayasa Lalu Lintas Darat Masih Dikaji
Selain pengaturan lalu lintas sungai, Dishub Kaltim juga menyiapkan skema rekayasa lalu lintas darat sebagai langkah antisipasi. Salah satu opsi yang dikaji adalah pemanfaatan dua jalur di Jembatan Mahakam IV.
Namun, rencana tersebut masih dalam tahap evaluasi karena berpotensi memicu kemacetan parah, sebagaimana pengalaman sebelumnya.
“Kami belajar dari pengalaman. Rekayasa lalu lintas harus dihitung matang agar tidak menimbulkan persoalan baru,” kata Maslihuddin.
Keselamatan Jadi Prioritas, Keputusan Final Masih Ditunggu
Maslihuddin menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait penutupan jalur pelayaran di kolong Jembatan Mahulu. Seluruh opsi masih dikaji dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, teknis, sosial, dan ekonomi secara menyeluruh.
“Keselamatan adalah prioritas utama, tetapi dampak sosial dan ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Kami masih menunggu hasil koordinasi dan keputusan bersama dari seluruh pihak terkait,” pungkasnya.
Insiden tabrakan tongkang yang terus berulang di Jembatan Mahulu menjadi peringatan serius bagi pengelolaan lalu lintas Sungai Mahakam. Pemerintah daerah berharap, melalui mitigasi yang komprehensif dan sinergi lintas sektor, keselamatan infrastruktur vital dan kelancaran aktivitas ekonomi dapat berjalan seiring tanpa saling mengorbankan.
(tim redaksi)
