Alasan lain, adalah adanya kesepakatan antara Provinsi diwakili PUPR Kaltim dengan Pemkot Samarinda pada tahun lalu, untuk membuat kawasan itu menjadi daerah resapan banjir.
SelengkapnyaAset milik pemerintah kota (Pemkot) disebut diklaim masyarakat. Hal itu mendapat sorotan anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun.
Selengkapnya