POLITIKAL.ID – Sektor pertambangan batu bara di Kalimantan Timur kembali mendapat sorotan penting dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang menegaskan bahwa pertumbuhan industri tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan semata.
Rudy menyampaikan pesan kuat keberadaan perusahaan tambang harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah.
Menurut Rudy, aktivitas pertambangan di Kalimantan Timur terus meningkat seiring dengan tingginya permintaan energi dan bahan baku industri.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberlanjutan industri tambang sangat bergantung pada penerimaan publik.
“Bisnis tambang boleh tumbuh, boleh untung. Tapi jangan sampai masyarakat tidak merasakan manfaatnya,” kata Rudy belum lama ini.
Ia menilai banyak persoalan di sektor tambang berakar dari kelalaian perusahaan dalam memenuhi kewajiban dasar.
Regulasi, kata Rudy, bukanlah penghalang investasi, melainkan instrumen untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas industri dan hak masyarakat.
Jika aturan dilaksanakan dengan benar, kata dia, tidak ada alasan bagi pemerintah dan warga untuk menolak keberadaan perusahaan.
“Kalau semua aturan dilaksanakan, kita doakan cadangannya makin besar dan operasional makin lancar,” jelasnya.
Namun, Rudy tidak menutup mata terhadap praktik-praktik yang masih menyimpang. Ia menyebut beberapa contoh pelanggaran yang sering ditemukan dan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap industri tambang.
“Tapi jangan beli BBM bodong, Pak. Dan kalau bayar PBBKB-nya di Surabaya, ya nambang saja di Surabaya,” ujarnya.
Dalam penegasannya, Rudy menekankan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung perusahaan yang taat aturan. Ia menyebut bahwa investasi akan berjalan aman selama perusahaan melaksanakan kewajibannya dengan benar dan transparan.
“Kami ini sayang dengan perusahaan yang taat aturan. Silakan bekerja, tapi kewajiban jangan sampai dilupakan,” tegasnya.
Beberapa kewajiban yang dimaksud antara lain pelaksanaan TJSL, program CSR, dan penyetoran biaya PPM yang harus dikelola melalui Forum PPM Minerba Kaltim. Rudy turut mendorong perusahaan untuk menggandeng Baznas agar program pemberdayaan dapat tersebar merata dan berdampak di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Pernyataan Rudy Mas’ud mencerminkan arah kebijakan pemerintah daerah yang menekankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial.
Ia ingin memastikan bahwa pertambangan di Kalimantan Timur tidak hanya menjadi sumber keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan daerah.
(ADV/Diskominfo Kaltim)
