Yenny Wahid Ingatkan Bahaya Politisasi Tambang, NU Diminta Jaga Marwah dan Independensi

POLITIKAL.ID – Kekhawatiran atas potensi politisasi organisasi keagamaan mencuat menyusul kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas). Putri kedua Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zanubah Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid, secara terbuka mengingatkan Nahdlatul Ulama (NU) agar tidak tergelincir ke dalam kepentingan politik praktis yang dapat merusak marwah dan independensi organisasi.

Peringatan tersebut Yenny sampaikan saat memberikan sambutan pada Haul ke-16 Gus Dur di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu (17/9/2025) malam. Di hadapan para kiai, santri, dan jamaah, Yenny menegaskan bahwa NU memiliki tanggung jawab moral besar untuk tetap berdiri di atas kepentingan umat, bukan menjadi legitimasi kekuasaan atau kepentingan partisan tertentu.

Independensi NU Jadi Sorotan

Yenny menilai kebijakan pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik nasional. Menurutnya, keterlibatan ormas dalam sektor pertambangan berpotensi menyeret organisasi keagamaan ke dalam konflik kepentingan yang tajam.

“NU harus ekstra hati-hati. Jangan sampai kekuatan besar NU justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik pihak lain,” ujar Yenny.

Ia mengingatkan bahwa NU sejak awal berdiri memosisikan diri sebagai kekuatan sosial-keagamaan yang menjaga jarak dari politik praktis. Prinsip tersebut, kata Yenny, menjadi salah satu warisan penting Gus Dur yang seharusnya terus dijaga oleh generasi penerus.

Menurut Yenny, persoalan tambang bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga menyangkut etika, lingkungan, dan keadilan sosial. Jika NU terlibat tanpa perhitungan matang, organisasi ini berisiko kehilangan kepercayaan publik.

Kisah Diskusi dengan Luhut Binsar Pandjaitan

Dalam kesempatan tersebut, Yenny juga mengungkapkan hasil diskusinya dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Nama Luhut selama ini kerap dikaitkan dengan terbitnya regulasi yang membuka peluang bagi ormas keagamaan untuk mengelola tambang.

Namun, Yenny menyebut Luhut justru menyampaikan sikap berbeda. Ia menegaskan bahwa Luhut sejak awal menolak gagasan pemberian tambang kepada ormas.

“Beliau mengatakan kepada saya, sejak awal tidak setuju ormas diberi tambang, dan karena itu tidak mau menandatangani,” kata Yenny menirukan pernyataan Luhut.

Yenny menjelaskan, penolakan tersebut didasari pengalaman Luhut yang memahami betul kompleksitas dunia pertambangan. Menurutnya, pengelolaan tambang membutuhkan keahlian tinggi, modal besar, serta kemampuan mengelola konflik yang kerap muncul di lapangan.

“Beliau tahu betapa rumitnya mengelola tambang. Kalau tidak dikelola dengan sangat hati-hati, tambang justru memicu perpecahan,” ujar Yenny.

Menteri yang Disebut Ngotot Dorong Izin

Yenny kemudian menyinggung adanya sosok menteri yang disebut sangat gigih mendorong pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan. Ia mengaku secara langsung menanyakan hal tersebut kepada Luhut.

“Saya bertanya, siapa sebenarnya yang ngotot agar izin tambang itu diberikan? Jawabannya, ada seorang menteri yang sangat ngotot,” kata Yenny.

Meski tidak menyebutkan nama, Yenny mengaku memperoleh informasi dari kalangan jurnalis bahwa menteri tersebut memiliki kepentingan politik tertentu. Ia menyebut izin tambang cenderung diberikan kepada ormas-ormas yang dinilai memiliki afiliasi dengan partai politik sang menteri.

“Informasi yang saya terima dari teman-teman wartawan, izin itu diberikan kepada ormas-ormas yang berafiliasi dengan partainya,” ujarnya.

Pernyataan ini, menurut Yenny, menjadi alarm keras bagi NU agar tidak terjebak dalam skema politik jangka pendek yang dapat merugikan organisasi dalam jangka panjang.

Risiko Konflik dan Kerusakan Moral

Yenny menegaskan bahwa pengelolaan tambang menyimpan berbagai risiko, mulai dari konflik lahan dengan masyarakat, kerusakan lingkungan, hingga persoalan sosial yang kompleks. Jika NU masuk ke sektor tersebut tanpa kesiapan dan kajian mendalam, dampaknya bisa sangat luas.

“Tambang itu selalu dekat dengan konflik. Ada masyarakat sekitar, ada persoalan lingkungan, dan ada potensi perpecahan. NU harus bertanya, apakah siap menghadapi semua itu?” ujar Yenny.

Ia menilai, jika terjadi konflik akibat pengelolaan tambang, NU bukan hanya menghadapi persoalan hukum atau ekonomi, tetapi juga risiko kehilangan kepercayaan umat. Padahal, kepercayaan publik merupakan modal sosial terbesar NU selama ini.

Warisan Gus Dur dan Tanggung Jawab Moral

Dalam pidatonya, Yenny berkali-kali menyinggung nilai-nilai yang diwariskan Gus Dur, terutama soal keberanian menjaga independensi dan keberpihakan pada kemanusiaan. Ia menilai, Gus Dur selalu menempatkan NU sebagai kekuatan moral, bukan alat kekuasaan.

“Gus Dur selalu mengingatkan agar NU tidak tergoda oleh kekuasaan yang bisa merusak tujuan besar organisasi,” kata Yenny.

Ia mengajak para kiai dan pengurus NU untuk menjadikan momentum ini sebagai bahan refleksi bersama. Menurutnya, NU terlalu besar dan terlalu berharga untuk dijadikan alat legitimasi kepentingan politik siapa pun.

“NU harus tetap menjadi penyangga moral bangsa, bukan bagian dari transaksi politik,” ujar Yenny menutup sambutannya.

Pernyataan Yenny tersebut menambah daftar kritik terhadap kebijakan pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan. Di tengah polemik yang terus bergulir, sikap NU ke depan akan menjadi sorotan publik, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, moral, dan independensi organisasi.

(Redaksi)