Gugatan hukum dilakukan Tim Advokasi Tolak Tambang ke Mahkamah Agung (MA) agar melaksanakan judicial review kepada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang dinilai cacat secara hukum.
SelengkapnyaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih terkendala masalah pengadaan lahan
SelengkapnyaPresiden Jokowi menggelontorkan tambahan modal Rp23,85 triliun untuk PT Hutama Karya (Persero) pada tahun ini. Modal itu untuk Jalan Tol Trans Sumatera.
Selengkapnya