Penguatan Pelayanan Publik, Ketua RT di Kutim Terima Kendaraan Operasional Pemkab
POLITIKAL.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengambil langkah konkret.
Salah satunya melalui penyaluran kendaraan operasional berupa sepeda motor kepada para ketua Rukun Tetangga (RT).
Kebijakan ini pemerintah rancang untuk memperkuat kapasitas kerja RT sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
Dorong Ketua RT Jadi Motor Penggerak Pembangunan
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa pihaknya ingin mendorong ketua RT agar semakin berperan aktif dalam pembangunan lingkungan.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah memberikan perhatian besar karena RT selama ini memegang fungsi vital dalam pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.
Ardiansyah mengatakan bahwa dengan penguatan kapasitas yang terus berlanjut, pemerintah berharap ketua RT dapat menjadi motor penggerak pembangunan di wilayah masing-masing.
Setiap RT ia nilai mampu mengidentifikasi kebutuhan warganya secara cepat dan akurat.
“Para ketua RT yang paling memahami denyut kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Percepat Respons Pelayanan Publik
Menurutnya, kendaraan operasional menjadi instrumen penting untuk mendukung mobilitas para ketua RT.
Ardiansyah menyebut bahwa pihaknya ingin menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih responsif dan merata sampai ke tingkat paling bawah.
Ia menjelaskan bahwa ketua RT tidak hanya bertugas menyampaikan informasi pemerintah, tetapi juga berperan sebagai penyelesai persoalan pertama yang dihadapi warga.
Karena itu, pemerintah merasa penting menyediakan sarana yang membuat mereka lebih leluasa bergerak di lapangan.
“RT harus punya daya gerak yang memadai,” tegas Ardiansyah.
Dengan adanya kendaraan operasional, ketua RT dapat menjalankan fungsi koordinasi secara lebih cepat, mulai dari penanganan masalah sosial hingga respons terhadap permintaan layanan masyarakat.
Peran RT Tidak Tergantikan
Dalam kesempatan tersebut, Ardiansyah menekankan bahwa peran RT sebagai penghubung pemerintah dan masyarakat tidak dapat tergantikan oleh aparatur struktural.
Menurutnya, RT memahami dinamika lingkungan dengan lebih mendalam karena mereka bersentuhan langsung dengan warga setiap hari.
Ia menyebut bahwa pemerintah ingin membangun sistem birokrasi yang bergerak dari bawah ke atas.
Dengan demikian, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat tersampaikan secara lebih efektif.
Meski masih ada beberapa desa yang belum menerima kendaraan operasional, Pemkab Kutim memastikan penyaluran akan terus berlangsung.
Pemkab Kutim menargetkan seluruh kelurahan dan desa mendapatkan fasilitas tersebut secara bertahap.
Ardiansyah menutup dengan keyakinan bahwa penguatan peran RT akan membawa dampak besar bagi kemajuan daerah.
“Mereka tahu kondisi lingkungannya lebih baik dari siapa pun. Itu sebabnya peran RT harus terus diperkuat,” pungkasnya. (Adv)
