POLITIKAL.ID - Kementerian Keuangan menerima pagu anggaran di tahun 2023 sebesar Rp 45,28 Triliun utuk tahun 2024 sedang diusulkan ke DPR menjadi Rp 48,35 Triliun.
Menurutnya, anggaran tersebut diperlukan untuk menjalankan kegiatan dan tugas Kemenkeu tahun depan.
Kegiatan itu di antaranya program strategis baru yakni pembangunan dan renovasi rumah dinas atau gedung kantor, serta investasi TIK.
"Untuk 2024, kami fokus pada menyelesaikan berbagai investasi di bidang TIK, seperti core tax. Kami juga ingin terus memperbaiki berbagai fasilitas, gedung kantor dan rumah-rumah dinas di daerah," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Senin (12/6).
Selain itu, tahun depan Kemenkeu juga membutuhkan dukungan untuk persiapan pemindahan PNS Kemenkeu ke IKN serta penambahan jabatan fungsional baru di lingkungan instansinya. Itu adalah program strategis baru yang perlu anggaran.
"Kita juga untuk 2024 akan siapkan perpindahan pegawai Kemenkeu ke IKN serta jabatan fungsional baru di Kemenkeu," jelasnya.
Rencananya anggaran sebesar Rp48,35 triliun tersebut akan digunakan untuk beberapa kegiatan di tahun 2024:
Pertama, program kebijakan fiskal sebesar Rp40,23 miliar. Di mana ada 41 kegiatan yang disusun oleh enam unit eselon I di Kemenkeu terkait layanan perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta diplomasi internasional yang dapat mendorong stabilitas dan transformasi ekonomi pasca-pandemi dan di tengah ancaman krisis geopolitik.
Kedua, untuk program pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp2,48 triliun. Program ini diampu oleh empat unit eselon I dan merencanakan 133 kegiatan pelayanan perpajakan dan PNBP kepada masyarakat, serta perbaikan dan reformasi berbagai sistem administrasi perpajakan dalam rangka terpenuhinya kebutuhan pendanaan pembangunan.
Ketiga, untuk program pengelolaan belanja negara sebesar Rp28,74 miliar. Program ini diampu oleh dua unit eselon I dan merencanakan 59 kegiatan terkait perumusan kebijakan belanja yang menjamin terlaksananya layanan negara bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penyediaan infrastruktur, terlaksananya agenda prioritas seperti Pemilu dan IKN, serta peningkatan kualitas dan sinergi belanja pemerintah pusat dan daerah.
Keempat, anggaran digunakan untuk program PKNR sebesar Rp310,82 miliar. Program ini diampu oleh empat unit eselon I dan merencanakan 171 kegiatan terutama berupa layanan penyaluran dan pertanggungjawaban dana pembangunan baik pusat maupun daerah, tersedianya dana pembangunan secara tepat waktu, serta pemeliharaan dan pemanfaatan kekayaan negara.
Kelima, anggaran untuk program dukungan manajemen sebesar Rp45,49 triliun (termasuk untuk BLU). Program ini dijalankan oleh 12 unit eselon I dan merencanakan 553 kegiatan terkait layanan manajemen untuk mendukung kelancaran dan reformasi layanan pada empat program teknis Kemenkeu, maupun pelayanan langsung kepada publik melalui BLU Kemenkeu.
"Demikian pimpinan mohon untuk mendapatkan persetujuan terhadap program 2024 tersebut," jelasnya.
Di sisi lain, Sri Mulyani menekankan meski meminta anggaran cukup besar, bukan berarti Kemenkeu boros. Sebab, efisiensi terus dilakukan sejak 2020 lalu.
Menurutnya, sejak 2020-2023, Kemenkeu berhasil menghemat belanja hingga 2,12 triliun melalui pola kerja baru, hingga pengurangan jumlah pegawai. Pada 2019 jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenkeu mencapai 82.468 orang dan sekarang menjadi 78.882 orang (berkurang 3.586).
"Kita setiap tahun melakukan negative growth, artinya jumlah yang retired dibandingkan yang direkrut baru, lebih kecil yang direkrut sehingga total headcount menurun," jelasnya.
Berdasarkan data Kemenkeu, penghematan dari jumlah pegawai yang berkurang ini mencapai Rp902 miliar. Sedangkan penghematan dari pengendalian belanja seperti perjalanan dinas mencapai Rp534,42 miliar.
Kemudian, penghematan dari sisi pembayaran belanja pegawai dengan optimalisasi SDM sebesar Rp9,46 miliar, hingga pengadaan collaborative tools secara terpusat berhasil menghemat anggaran sebesar Rp290 miliar.
"Kita juga terus melakukan kolaborasi antar unit dan kebijakan negatif growth pegawai, penggunaan sarana dan prasarana yang makin optimal dan bisa di-share. Jadi nggak ada lagi ruang rapat yang di kavling untuk satu direktur atau satu dirjen, namun bisa di-share," pungkasnya.
(Redaksi)
