POLOTIKAL.ID, SAMARINDA - Partai Golkar Belum melabuhkan dukungannya di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Samarinda 2024.
Diketahui saat ini tahapan pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota telah di buka di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda.
Pada Rabu (28/8/2024) dini hari, Bakal Calon Wali Kota Samarinda Andi Harun menyambangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalimantan Timur, Jalan Mulawarman.
Dalam kesempatan itu Andi Harun bertemu dengan Ketua DPD Golkar Kaltim Rudy Mas’ud.
Pertemuan ini jelas menimbulkan tanda tanya, terkait kemana tiket terakhir Golkar untuk Pilkada 2024 di Kota Tepian.
Hal ini menjadi tanda tanya besar, terlebih lagi ketika terucap kalimat bersanding atau bertanding oleh Rudy Mas’ud saat memberi sambutan di sela pertemuannya dengan Andi Harun.
Diketahui Kota Samarinda jadi satu–satunya daerah yang belum dikeluarkannya surat B1.KWK.
Andi Harun yang berstatus petahana, juga jadi satu-satunya bacalon yang sudah sangat siap berlayar.
Diusung 9 parpol (partai politik) parlemen minus Golkar, ia didampingi Saefuddin Zuhri untuk maju bertarung dalam pesta demokrasi tahunan ini.
Rudy Mas’ud bertemu dengan Andi Harun sekitar 1 (satu) jam lamanya di aula pertemuan, keduanya juga sempat memberi sambutan pada forum terbuka ini.
Sebelum akhirnya, ada pertemuan tertutup antar keduanya didampingi elite Golkar Kaltim dan pengurus Gerindra Kaltim di ruangan lain.
“Alhamdulillah, Pak Wali Kota kembali datang ke rumah besar kita bersama, berkunjung kesini. Banyak hal yang kita punya kesepahaman, selama ini tidak ada masalah, hanya saja di dalam pandangan politik berbeda, tetapi pada saat kepentingan yang sama, kita akan bersinergi, Insyaa Allah titik temu sudah ada,” jelas Ketua DPD Partai Golkar Kaltim ditemui sesaat sebelum meninggalkan lokasi.
Dilanjutkannya, bahwa koordinasi akan dilakukan kepada DPP Partai Golkar untuk memberi masukan bahwa di Kota Samarinda punya kesamaan melaksanakan pemenangan baik tingkat Provinsi Kaltim dan Kota.
Namun demikian, Rudy Mas’ud belum menegaskan bahwa dukungan Golkar sudah fiks kepada Andi Harun.
Meski, kepemimpinan Andi Harun selama 3,5 tahun banyak memberi kemajuan di Kota Tepian.
Golkar Kaltim melihat, layak untuk melanjutkan kepemimpinan diperiode berikutnya, namun tentunya menunggu keputusan DPP.
“Kita tunggu dari DPP. Tapi saya rasa gambarannya sudah terlihat. Jauh dimata dekat dihati. Kira–kira begitu,” tegasnya.
“Saya rasa menjawabnya nanti, setelah DPP memberi responnya. Apakah Golkar ikut mensupport atau berhadapan dengan Pak Walikota, karena keputusan MK terbaru, dengan parlemen treshold terbaru, Golkar bisa mengusung sendiri,” sambung Rudy Mas’ud.
Masih ada kans Golkar untuk mengajukan kadernya sendiri bertanding melawan Andi Harun, tetapi juga tak menutup kemungkinan bersanding bersama–sama membangun Kota Samarinda.
“Kita realistis, kita Ingin menang, Kita berkomunikasi dengan semua, bukan dengan Pak Andi Harun saja, semua pihak termasuk parpol, baik pengusung maupun pendukung. Kader Golkar ada Nindya Listiyono, Kevin Kamil dan kader lain yang siap dalam kontestasi ini, dengan melihat berbagai pertimbangan,” tegasnya.
Sementara itu, Andi Harun menegaskan bahwa khusus di Kota Samarinda, riset dan survei politik mengindikasikan masyarakat masih menginginkannya melanjutkan kepemimpinan menjadi Walikota Samarinda.
Hampir semua parpol mengikuti suara konstituen dan bijak mendengar apa yang menjadi permintaan masyarakat sehingga merapat mendukungnya dalam pencalonan di periode kedua.
“Soal dini hari ini, tidak direncanakan sebelumnya. Setelah saya mendapatkan SK dari PKS malamnya, ada telepon dari DPP dan Samarinda, terjadi pertemuan dengan Pak Ketua Golkar, dalam rangka membangun komunikasi,” jelasnya.
Namun demikian, Andi Harun rupanya hanya berkomunikasi terkait Pilkada Samarinda dan belum menerima dukungan resmi partai beringin.
Tentu ia tak kecewa, karena jika pada kenyataan politiknya nanti berbeda, Golkar tidak mendukungnya, tentu harus dihargai sebagai realitas politik.
“Harapan besar kita mudah–mudahan seperti harapan warga Samarinda, satu frekuensi dengan suara rakyat atas keputusan parpol.
Walau ada komunikasi, saya tidak boleh, karena bukti tertulisnya belum saya pegang. Bahwa saya baru bisa berkomentar jika fakta B1. KWK sudah ditangan, tetapi dengan pertemuan ini semakin mengarah kesana,” pungkas Andi Harun.(*)
