POLITIKAL.ID - Beredarnya bantuan sosial (Bansos) yang tanpa dikoordinir Menteri Sosial, Tri Rismaharini mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan tak termasuk Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Sebelumnya tersebar pembagain beras yang ada gambar pasangan calon 02, Prabowo-Gibran.
Hasto mengungkapkan dalam pembagain bansos, Menteri Risma tidak ikut rapat, dan juga ia bercerita bahwa rapat di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah tidak nyaman.
Hasto menyebut ketika mau rapat Bekas Wali Kota Surabaya itu juga diperiksa dulu, meski Hasto tidak menjelaskan pemeriksaan itu dalam bentuk seperti apa.
“Sekarang suasana di rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu diperiksa, ada unsur-unsur ketidaknyamanan. Tapi tugas untuk rakyat, bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai ketidaknyamanan karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma,” kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin hari ini, 30 Januari 2024.
Kata Hasto, Menteri Risma menolak data untuk penyaluran bansos karena tidak ingin bantuan negara itu dipolitisasi.
“Dengan mengingat Ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi, beliau tidak mau data-data kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga,” kata Hasto.
Hasto menyebut Risma juga tidak dilibatkan dalam kebijakan penyaluran beras untuk masyarakat miskin atau raskin. Akibatnya, Hasto menduga muncul beras dari bulog yang ada stiker pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang viral di media sosial.
“Termasuk di dalam kebijakan raskin, sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran. Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat,” ucapnya.
Dikuitp dari Majalah Tempo, muncul dugaan bansos dibagikan sebagai upaya memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Pembagian bansos ini pun disinyalir menggunakan Anggaran Pendapatan Negara (APBN).
Hal ini dalam menarik simpati pemilih menjelang hari pencoblosan yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan anehnya program bansos ini justru tak melibatkan Mensos Risma yang paling bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan. Program bansos tak melihat Tri Rismaharini yang paling bertanggung jawab dalam penyaluran bansos.
Adapun Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak mau berkomentar terkait fenomena tersebut ketika ditanya awak media saat mengikuri acara penyerarahan secara simbolis akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) kepada 122 anak panti asuhan di Batam.
"Maaf ya, saya nggak mau jawab itu," kata Risma, di Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Rabu, (24/1/2024)
(Redaksi)
