POLITIKAL.ID - Partai Demokrat turut angkat bicara terkait dengan isu Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan hal tersebut merupakan bentuk intimidasi terhadap salah satu partai politik (parpol). Pasalnya diketahui isu perombakan kabinet ini muncul usai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Kendati demikian Herzaky tak menyebut secara langsung partai yang dimaksud tersebut. "Tekanan, intimidasi, paksaan dalam bentuk apapun kepada parpol yang mengambil jalan mengusung capres berbeda dari harapan teman-teman parpol pemerintah lainnya, menunjukkan ada kecenderungan upaya konsolidasi kekuasaan oleh oligarki, agar tidak boleh ada sosok lain di luar kelompok mereka untuk tampil ke permukaan dan berlaga di kontestasi 2024," kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (14/10/2022). "Seakan-akan negeri ini milik sendiri. Seakan-akan, semuanya harus dibaku atur oleh segelintir elit saja. Jika benar ini yang terjadi, demokrasi Indonesia yang sudah rapuh 8 tahun ini, menjadi semakin bobrok," ujarnya. Meski demikian, ia mengatakan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. "Karena kinerja pemerintah tanggung jawab Presiden. Bukan menteri. Apalagi, seperti yang pernah disampaikan Presiden Jokowi, tidak ada visi misi menteri. Yang ada, visi misi presiden." Namun ia mengatakan publik pun bisa dan berhak menilai apakah perombakan yang dilakukan pemerintah atas kepentingan rakyat. Menurutnya jika hal tersebut dilakukan hanya untuk memenuhi syahwat politik berkuasa semata, yang mengedepankan kepentingan kelompok atau golongan, sebagai alat tekan untuk pihak-pihak yang tidak lagi sejalan, sebaiknya diurungkan. Ia pun menyarakan agar pemerintah dan para partai yang berkoalisi didalamnya untuk lebih fokus mengantisipasi ancaman resesi global 2023. "Lebih baik presiden dan koalisi parpol pendukung pemerintahan fokus saja bekerja mengantisipasi ancaman resesi global 2023. Belum resesi global saja, kondisi rakyat Indonesia sudah susah benar saat ini." pungkanya. "Harga-harga kebutuhan pokok terus melambung, tetapi penghasilan tak kunjung meningkat," katanya. Ia berharap Presiden Jokowi dan seluruh menterinya dalam dua tahun terakhir ini fokus memperbaiki nasib rakyat dan memperbaiki iklim demokrasi Indonesia yang semakin tidak kondusif ini. Bukan malah sibuk memikirkan upaya melanggengkan kekuasaan. "Mungkin Jokowi bisa mencontoh Bapak SBY. Bagaimana Bapak SBY dalam tahun-tahun terakhir pemerintahannya, fokus mengurus negeri dan memikirkan nasib rakyat. Tidak berupaya menentukan dan mengatur-atur siapa sebaiknya calon pengganti beliau," katanya. (*)