POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Tim anggaran pendapatan daerah (Tapd) Senin (19/10/2020) kembali membahas KUA - PPAS tahun 2021 bersama tim badan anggaran ( banggar ) DPRD Kaltim.

Dari target proyeksi sekitar Rp 11 triliun lebih, saat ini hanya mencatatkan penerimaan sebesar Rp 9 Triliun pun dengan menggunakan penerimaan dana bagi hasil (dbh) yang kurang bayar pada tahun 2019.

"Tadi membahas peluang pendapatan untuk menutup defisit APBD, karena ada penurunan alokasi dbh dari pemerintah pusat," ujar Sekdaprov Kaltim, Muhamad Sa'bani saat dikonfirmasi.

Dari informasi yang didapat media ini, ada penambahan dari trasfer dbh kurang salur sebesar Rp 900 miliar, lantaran Rp 350 miliar telah digunakan pada APBD P perubahan lalu, maka tersisa Rp 571 miliar.

"Salah satu faktor defisit anggaran karena rancangan yang diajukan berbeda dengan alokasi dbh hasil persetujuan pemerintah dengan DPR RI pada APBN," imbuhnya.

Sebelumnya pembahasan KUA - PPAS disebut-sebut berjalan alot tentang skema pembiayaan proyek melalui multy years contrak (myc) atau tahun jamak.

Lantaran menurut DPRD Kaltim usulan myc baru muncul saat ini, pun alasan lainnya lantaran tak sesuai RPJMD Kaltim serta usulan belum menunjukkan skala prioritas pembangunan.

"Bukan ditolak, tapi masih perlu dilengkapi administrasinya yang masih dinilai kurang," bebernya.

Tapd pemprov Kaltim mengusulkan skema proyek myc kepada tim banggar DPRD untuk pembangunan infrastruktur jalan dan kesehatan.

"Rencananya gedung perawatan pandurata RSD AWS Samarinda dan Flyover Muara Rapak Balikpapan," bebernya.

Dirinya menampik dengan skema myc maka membuat APBD Kaltim terseok - seok.

"Multiyears ini kan dianggarkan 3 tahun, sampai sekarang APBD Kaltim tdk pernah sekarat, kalo emas ya masih 24 karat," terang Sa'bani berpendapat. ( Redaksi Politikal - 001 )