POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Upaya pemkot Samarinda memperoleh pemasukan daerah terus dilakukan. Salah satunya dengan memungut retribusi parkir kendaraan tepi jalan. Ditemui awak media, Kasi Perparkiran Dishub Samarinda, Sofyan Saurie Salim mengatakan, target pendapatan dari parkir tepi jalan tetap sama seperti tahun lalu yakni, Rp 2,5 miliar. Kendati begitu, target itu belum dipenuhi Dishub Samarinda tahun 2020 lalu. "Hanya Rp 1,2 miliar saja realisasinya tahun lalu, tahun 2021 mudah - mudahan tembus target," ujar Sofyan, Jum'at (26/3/2021). Sementara untuk kantong parkir yang dikelola swasta disebutnya bukan wewenang Dishub melainkan Bapenda. "Kalau pajak parkir untuk ukuran kami realisasi sudah besar. Tapi enggak tahu ukuran mereka (DPRD) agak kecil," imbuhnya. Sebelumnya ada koreksi dari DPRD dan perolehan yang ada masih bisa digali. Namun kenyataannya kata dia, di lapangan potensi kontribusi pendapatan hanya dari jukir. Dalam menentukan titik parkir tepi jalan, dilakukan secara bersama dengan melihat potensinya perhari dan berapa kontribusi dari jukir yang disetorkan. Rata-rata dalam sehari ada Rp 50 sampai Rp 70 ribu. "Ada 224 titik parkir tepi jalan, sedangkan pengawas 9 orang yang bertugas menarik pungutan," ungkapnya. Dirinya menjelaskan, jukir dari unsur masyarakat dan tidak melibatkan ormas. Kalaupun ada, disebutnya itu hanya individu masing-masing. "Kami tidak punya urusan dengan ormas," terangnya. Lanjut kata Sofyan lagi, Dishub kerap melakukan edukasi kepada jukir tentang disiplin lalulintas dan tentang PAD. Sementara untuj sistim karcis dari Bapenda melalui keputusan wali kota diajukan pelayan jasa. Soal tarif ada beberapa faktor salah satunya pertimbangan kemanan dan dan kenyaman kendaraan saat terparkir semisal ruangan tidak terbuka dal lain-lain, bisa menentukan berdasarkan usulan pihak swasta. "Karcis bekerja sama dengan swasta, sah digunakan ketika sudah disetujui Bapenda, biasanya begitu," tandasnya. (001)