POLITIKAL.ID - Angka kemiskinan menjadi perhatian serius anggota DPRD Kaltim.

Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, persentase penduduk miskin di Kaltim pada Maret 2023 capai 6,11 persen.

Terkait hal itu, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin mendorong Pemprov untuk bisa mengatasi persoalan itu.

Dikatakan Salehuddin, tingginya angka kemiskinan tidak lepas dari sumber daya manusia (SDM) yang masih perlu diperbaharui.

Menurutnya, peningkatan SDM adalah kunci utama untuk menekan angka kemiskinan.

“Berbicara bicara konteks kemiskinan terutama di Kaltim tidak lepas dari SDM yang perlu kita benahi. Karena daya saing kita cukup rendah dibanding di luar Kaltim,” ujar Salehuddin.

Politisi Golkar itu lantas mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi tingginya angka kemiskinan.

“Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ini, diperlukan peran aktif dari pemerintah dan masyarakat,” imbuhnya.

Dalam hal peningkatan kualitas SDM, ia mengatakan dapat dilakukan dengan beragam cara, mulai dari meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah provinsi harus memberikan fasilitas atau ruang yang maksimal bagi proses pembinaan SDM, termasuk melakukan kerja sama dengan dunia usaha yang ada di Kaltim.

Terlebih lagi kata dia, Kaltim saat telah ditetapkan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) yang saat ini pembangunannya sedang berproses.

“Apalagi adanya IKN ini juga jadi tantangan kita. Saya pikir sekarang memang Kaltim belum ada proses bagaimana meningkatkan SDM,” katanya

Selain itu, ia juga mengharapkan keterlibatan semua stakeholder, termasuk perusahaan yang ada di Kaltim untuk kontribusi dalam pengentasan kemiskinan.

“Perusahaan mesti meningkatkan kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan. Salah satunya dengan menyalurkan program ratusan rumah layak huni,” pungkasnya. (Advetorial)