POLITIKAL.ID — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat persiapan penanganan bencana.
Terlebih lagi saat ini intensitas cuaca ekstrem yang masih berpotensi terjadi hingga penghujung tahun 2025.
BPBD Kaltim mengantisipasi ancaman bencana hidrologi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga badai.
BPBD Kaltim memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana tidak berjalan sendiri-sendiri dan mampu merespons cepat kondisi di lapangan.
Langkah penguatan koordinasi ini dinilai krusial mengingat karakteristik bencana hidrologi yang kerap muncul secara tiba-tiba, meluas, dan berdampak langsung terhadap keselamatan serta aktivitas masyarakat.
BPBD Kaltim menekankan bahwa mitigasi dan penanganan bencana tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
Persiapan Harus Berkelanjutan
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kaltim, Yasier, menyatakan bahwa upaya kesiapsiagaan terus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait, khususnya yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan lingkungan, tata ruang, serta perlindungan ekosistem.
“BPBD Kaltim terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Upaya ini dilakukan secara terpadu agar respons yang diberikan lebih efektif,” ujar Yasier di Samarinda, Senin (22/12/2025).
Menurutnya, penguatan koordinasi tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi juga difokuskan pada pemerintah kabupaten dan kota.
Seluruh daerah di Kalimantan Timur saat ini telah menetapkan status siaga, sebagai bentuk kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrem.
Posko penanganan bencana pun telah disiapkan di kantor BPBD masing-masing daerah untuk memastikan jalur komando dan respons berjalan cepat saat kondisi darurat terjadi.
Koodinasi yang Solid Jadi Kunci Utama
Yasier menjelaskan, koordinasi yang solid di tingkat daerah menjadi kunci utama dalam mempercepat pengambilan keputusan, pendistribusian bantuan, hingga evakuasi warga jika diperlukan.
Dengan mekanisme yang terintegrasi, penanganan bencana diharapkan tidak tumpang tindih dan dapat langsung menyasar kebutuhan masyarakat terdampak.
“Dengan koordinasi yang kuat, dampak yang dirasakan masyarakat bisa diminimalkan,” katanya.
Di tengah upaya penguatan internal pemerintah, BPBD Kaltim juga terus mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan.
Imbauan ini sejalan dengan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebutkan bahwa potensi cuaca ekstrem masih akan berlangsung hingga akhir tahun.
Curah hujan tinggi disertai angin kencang berpeluang memicu berbagai bencana hidrologi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Bencana hidrologi sendiri mencakup berbagai kejadian yang berkaitan dengan siklus air dan dinamika cuaca ekstrem.
Selain banjir dan tanah longsor, ancaman juga datang dari angin kencang dan badai yang dapat merusak infrastruktur, mengganggu aktivitas ekonomi, hingga membahayakan keselamatan jiwa.
Dampak lanjutan seperti gangguan kesehatan, rusaknya fasilitas umum, serta lumpuhnya akses transportasi turut menjadi risiko yang harus diantisipasi.
“Karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci dalam pengurangan risiko bencana,” tegas Yasier.
Ia menekankan bahwa masyarakat perlu memahami lingkungan sekitarnya, mengenali potensi bahaya, serta mengetahui langkah-langkah penyelamatan diri saat bencana terjadi.
Kesadaran publik dinilai menjadi bagian penting dalam sistem penanggulangan bencana yang efektif, karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat.
Daerah yang Sudah Terdampak Hidrologi
Sejumlah wilayah di Kalimantan Timur tercatat telah mengalami dampak bencana hidrologi. Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau menjadi daerah yang saat ini dilaporkan terdampak banjir akibat tingginya intensitas hujan. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa ancaman bencana bukan sekadar potensi, melainkan sudah nyata dirasakan oleh sebagian masyarakat.
BPBD Kaltim meminta masyarakat di daerah rawan untuk terus memantau informasi resmi dari instansi berwenang, seperti BMKG dan BPBD setempat. Informasi yang akurat dan terkini dinilai sangat penting agar masyarakat tidak terjebak pada kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat mengambil langkah antisipatif secara tepat.
Selain kesiapan individu, Yasier juga menyoroti pentingnya peran komunitas dan aparatur di tingkat lokal, seperti RT, kelurahan, dan desa. Koordinasi di tingkat akar rumput diharapkan mampu mempercepat penyampaian informasi peringatan dini dan membantu proses evakuasi jika situasi darurat terjadi.
“Kami berharap masyarakat tetap mengikuti informasi resmi dan mempersiapkan diri agar risiko yang mungkin timbul dapat ditekan,” ujarnya.
Ke depan, BPBD Kaltim berkomitmen untuk terus memperkuat sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, hingga respons darurat.
Penguatan koordinasi lintas sektor menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun ketangguhan daerah dalam menghadapi ancaman bencana hidrologi yang kian kompleks akibat perubahan iklim.
Dengan sinergi yang solid antara pemerintah, instansi teknis, dan masyarakat, BPBD Kaltim berharap dampak bencana dapat ditekan semaksimal mungkin, sehingga keselamatan warga dan keberlanjutan pembangunan daerah tetap terjaga.
(tim redaksi)
