Tidak Hanya Infrastruktur, Optimalkan DAK untuk Pendidikan, Dana BOS Bisa Digunakan Bayar Gaji Guru Honorer di Kaltim
Senin, 20 September 2021 10:21
IST
POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Pandemi Covid - 19 turut berpengaruh terhadap optimalisasi pertumbuhan ekonomi. Salah satu dampaknya yakni, pengembangan di sektor pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Kepada awak media, Anggota DPR RI Komisi X, Hetifah Sjafudian mengajak seluruh masyarakat di Kaltim merefleksikan diri di masa pandemi Covid - 19 yang belum juga usai. Beragam persoalan kemudian muncul di tataran sekolah swasta yang sebelum pandemi, cukup tertatih - tatih bertahan. "Ini juga menjadi umpan balik kepada Pemerintah daerah dan menjadi catatan kami juga untuk perwakilan Kaltim, dan juga menjadi perhatian dari teman - teman di kementerian," ujar Hetifah seusai Workshop Pendidikan bertema optimalisasi dana alokasi khusus untuk fisik dan bos dalam peningkatan mutu pendidikan di Swiss Bell Hotel Borneo Samarinda, Senin (20/9/2021). lanjut politisi Golkar itu, hal itu lantaran Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber pendanaan yang penting untuk membiayai operasional sekolah, maupun infrastruktur. "Jadi agenda ini kami ingin mendengarkan saran dari ahli. kenapa hal ini terjadi dan bagaimana solusinya," imbuhnya. Ditambah Hetifah lagi, terdapat relaksi, namun jika didahulukan ada kriteria standar penggunaan. Semisal kata dia sekian persen maksimal untuk bayar honorer. "Sekarangkan karena kondisi Covid - 19 begini. Nah jadi akhirnya banyak ortu yang enggak bayar spp atau nunggak, berarti dana BOS bisa digunakan untuk bayar gaji guru," terangnya. Dengan begitu penggunaan dan BOS keputusan dari sekolah. Sekolah sebut Hetifah mesti membangun tata kelola anggaran dengan lebih transparan. Kendati begitu ia memberikan perhatian agar pengelolaan itu tidak kebabblasan atau disalahgunakan. Terkait dengan adanya pandemi maka menurutnya ada dua kebijakan. Pertama pada saat daerah - daerah tertentu berada di level 4 yang notabene pasien terkonfirmasi Covid - 19, masih tinggi dan kebijakannya maka pembelajaran dari rumah. "Tetapi berbeda bagi daerah yang sudah level III, contohnya seperti kota Samarinda. Harus ada opsi pembelajaran tatap muka, karena tatap muka itu pembelajaran yang terbaik, disitu ada sentuhan kasih sayang seorang guru kepada muridnya. Disitu ada prinsip - prinsip guru mengenal muridnya sampai memahami pembelajaran, dan itu tidak didapatkan dengan pembelajaran sesuai virtual," paparnya. Untuk itu, Hetifah mendukung pembelajaran tatap muka (PTM) dengan tetap melakukan prokes secara ketat. "Opsi PTM mesti secara bertahap, dan nanti sama - sama kejar persiapan itu. Kan vaksinasi sudah jalan," timpalnya. Sebagai informasi, kegiatan work shop tersebut diikuti seluruh kepala sekolah pertama sederajat. Selain Hetifah memaparkan arahan dan gagasan. Direktur sekolah menengah pertama Kemendikbudristek RI, Mulyatsyah. (*)
Berita terkait