POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Kebijakan pemerintah secara nasional saat ini melakukan penghematan anggaran pasca krisis keuangan global melanda. Walhasil pemerintah melakukan rasionalisasi belanjanya terlebih di lini belanja pegawainya. Pandemi Covid 19, perang Rusia - Ukraina satu dari ciri variebel dunia sedang tidak baik - baik saja. Pencabutan subsidi dan Kenaikan BBM dalam negeri baru - baru kemarin dari pemerintah pusat mengisaratkan pemerintah daerah terlebih kota Samarinda menjaga keuangan daerah, agar perencenaan pembangunan dapat berjalan berkesinambungan sebagaimana mestinya. "Kami dilarang beri tunjangan guru yang sudah dapat pemerintah pusat," kata Wali Kota Samarinda Andi Harun saat kegiatan dialog yang digelar HMI Cabang Samarinda di salah satu cafe Bilangan Jalan Juanda, Kamis (6/10/2022). Sebagaimana diketahui sebelumnya, APBD Samarinda 2022 Rp 3,2 triliun. Belanja pegawai mendominasi hampir setengahnya dari pengeluaran. Selain guru, pemkot Samarinda juga mengeluarkan anggaran untuk profesi lainnya salah satunya petugas kebersihan, penyapu jalan, relawan dan sebagainya. Ditambah anggaran infrastruktur jalan lingkungan dan peningkatan "Rp 288 miliar total 12 bulan pemkot Samarinda membayar jika itu yang diingikan guru yang berdemo," imbuhnya. Dengan begitu, tentu bakal mengorbankan proyek dua kali biaya seperti penanganan kemacetan di hunung maggah melalui proyek terowongan. Jalan Otoiskardinata menjadi satu - satunya jalur dan jalan tanjakan gunung Maggah kerap terjadi laka lantas setiap tahunnya dan memakan korban. Dengan begitu, wali kota meminta para guru memahami kondisi keuangan daerah guna pemerataan insentif kepada seluruh pengajar di Samarinda.