POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemrov Kaltim berwenang mendata penerima manfaat kucuran dana percepatan penanganan pandemi korona atau covid-19 di Kaltim.

Yakni Dinkes Kaltim, Dinsos, dan Disperindakop.

Dinkes Kaltim berwenang mendata seluruh sumber daya medis dan peralatan beserta obat-obatan sesuai kebutuhan.

Sedangkan biaya penanganan dampak ekonomi masyarakat turut dibahas dan selanjutnya dikoordinasikan Dinas Sosial Pemprov Kaltim.

Hal itu dijelaskan Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon aplikasi whatsapp.

"Untuk biaya stimulus perekonomian ke UMKM dan Industri kecil, dilaksanakan Desperindagkop Kaltim," ujar Makmur, Selasa (7/4/2020).

Lebih lanjut, beberapa simulasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah-Perubahan (APBD- P) 2020 yang direncanakan Pemprov Kaltim diantaranya yakni, terjadi penurunan total pendapatan sebesar Rp 3,03 triliun atau sebesar 25 persen.

Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,69 triliun atau lebih kurang 25 persen.

"Skema penanganan kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan suntikan dana ke UMKM kami sudah membahasnya bersama," imbuhnya.

Selain itu, penurunan Dana Perimbangan sebesar Rp 1,28 triliun atau sekitar 25,61 persen, penurunan belanja sebesar 25 persen dari anggaran semula belanja yang menurun diantaranya adalah belanja langsung OPD sebesar Rp 1,28 triliun atau sekitar 25 persen.

Penurunan juga diikuti Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten dan Kota sebesar Rp 417 miliar atau sekitar 25 persen.

RDP Gubernur Kaltim Isran Noor dan jajarannya bersama DPRD Kaltim Senin (6/4/2020) kemaren selanjutnyaa dibahas Badan Musyawarah (Banmus) dengan mempelajari usulan dan mempertimbangkan, termasuk pansus percepatan penanganan virus korona.

"Besok Rabu (8/4/2020) kita akan bahas usulan Pemprov Kaltim," terangnya. (Redaksi Politikal - 001)