POLITIKAL.ID – Pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu agenda besar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menegaskan hal ini sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di provinsi yang berjuluk Benua Etam ini.
Menurutnya, langkah ini merupakan fondasi penting untuk memastikan generasi muda di seluruh pelosok daerah tidak kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan wilayah.
Seno Aji menjelaskan bahwa kebijakan pemerataan pendidikan difokuskan pada dua tahapan utama.
Tahap pertama adalah penyediaan jenjang pendidikan menengah atas di seluruh desa dan kelurahan. Tahap kedua adalah memastikan kehadiran lembaga pendidikan tinggi di setiap kabupaten/kota.
“Kami memastikan bahwa di 1.038 desa dan kelurahan di Kalimantan Timur akan tersedia satu sekolah menengah atas sesuai kewenangan pemerintah provinsi,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).
Pemetaan Kebutuhan SMA
Tahap awal kebijakan ini dimulai dengan pemetaan kebutuhan sekolah menengah atas, baik negeri maupun swasta, hingga tingkat desa. Pemerintah daerah berupaya menjamin akses yang setara, sehingga setiap anak usia sekolah memiliki kesempatan melanjutkan ke jenjang SMA tanpa harus berpindah jauh dari tempat tinggalnya. Seno menekankan bahwa pemerataan SMA merupakan langkah fundamental sebelum melangkah ke tahap berikutnya.
“Pemerataan layanan pendidikan adalah langkah dasar yang harus dilakukan. Tanpa itu, sulit bagi kita untuk memastikan keberlanjutan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi,” tambahnya.
Perguruan Tinggi di Setiap Kabupaten/Kota
Setelah pemerataan SMA dilakukan, Pemprov Kaltim akan bergerak ke tahapan berikutnya, yakni memastikan seluruh kabupaten/kota memiliki perguruan tinggi. Bentuknya bisa berupa universitas, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi. Keberadaan lembaga pendidikan tinggi dianggap sebagai kebutuhan penting untuk menjamin lulusan SMA dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan daerah masing-masing.
Seno Aji menuturkan bahwa jumlah perguruan tinggi nantinya akan dihitung berdasarkan banyaknya lulusan SMA di masing-masing wilayah. Daerah dengan jumlah lulusan besar seperti Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Samarinda diperkirakan membutuhkan lebih banyak institusi pendidikan tinggi.
“Agar perguruan tinggi dapat tumbuh dan memiliki kualitas akreditasi yang baik, kami akan menyesuaikan jumlahnya dengan kebutuhan setiap kabupaten/kota,” jelasnya.
Dampak Pemerataan Pendidikan
Kebijakan pemerataan pendidikan ini diyakini akan membawa dampak besar bagi pembangunan Kalimantan Timur. Pertama, lulusan SMA di seluruh wilayah akan memperoleh jaminan akses pendidikan tanpa harus meninggalkan daerah. Kedua, kualitas SDM akan meningkat secara merata, sehingga tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Ketiga, pemerataan pendidikan akan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kaltim.
“Langkah ini bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga strategi pemerataan pembangunan jangka panjang. Dengan SDM yang berkualitas di setiap daerah, pembangunan akan berjalan lebih seimbang,” kata Seno.
Meski begitu, Seno tetap menyarankan masyarakat yang memiliki kemampuan lebih untuk menempuh pendidikan di luar daerah. Menurutnya, hal tersebut merupakan investasi berharga bagi masa depan Kalimantan Timur.
“Harapannya, setelah menimba ilmu di luar, mereka kembali untuk berkarya, bekerja, dan mengabdikan diri bagi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan masyarakatnya,” pungkasnya.
Kebijakan pemerataan pendidikan ini sejalan dengan visi besar Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan hadirnya IKN, kebutuhan akan SDM unggul semakin mendesak. Pemerataan pendidikan menjadi salah satu cara untuk memastikan seluruh masyarakat Kaltim dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional, sekaligus menikmati manfaat dari kehadiran ibu kota baru.
(ADV/Diskominfo Kaltim)
