POLITIKAL.ID - Buntut pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye, PDIP memilih terang-terangan berseberangan dengan Jokowi.

Bahkan PDIP menuding keras bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo-Gibran sebagai cerminan hasrat Jokowi memimpin Indonesia tiga periode.

Hal ini diungkapkan Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto yang menilai pernyataan Jokowi telah melukai perjuangan konstitusi dan demokrasi.

"Apa yang disampaikan Pak Jokowi akhirnya membuktikan bahwa pasangan Prabowo-Gibran merupakan cermin Jokowi tiga periode yang selama ini ditolak oleh PDI Perjuangan bersama seluruh kelompok pro-demokrasi, para budayawan, cendekiawan, dan juga kekuatan yang berjuang menjaga konstitusi," ujar Hasto Kristiyanto, Kamis (25/1/2024).

Menurut Hasto, Jokowi sudah menjabat Presiden selama dua periode, tetapi di akhir masa jabatannya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru menyatakan boleh berkampanye dan memihak.

Hasto menganggap, pernyataan Jokowi tersebut tak cuma melanggar etika politik, tetapi menodai pranata kehidupan bernegara yang baik.

"Bayangkan saja, Pak Jokowi ini sudah menjabat presiden dua periode, dan konstitusi melarang perpanjangan jabatan. Dengan ketegasan Pak Jokowi untuk ikut kampanye, artinya menjadi manifestasi tidak langsung dari ambisi kekuasaan tiga periode," ungkapnya.

Pria yang juga menjabat Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini mengingatkan kembali soal lolosnya Gibran maju di Pilpres 2024.

Ia menganggap rakyat telah memahami ambisi Jokowi tiga periode dengan memaksakan berbagai rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).