POLITIKAL.ID – Kondisi keuangan negara-negara Uni Eropa kembali berada di bawah tekanan. Beban utang pemerintah di kawasan tersebut melonjak ke titik tertinggi dalam dua tahun terakhir pada kuartal III 2025, menandai memburuknya kesehatan fiskal di tengah meningkatnya belanja pertahanan akibat ketegangan geopolitik.
Berdasarkan data Eurostat yang dirilis Kamis (22/1/2026), rasio utang kotor pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) Uni Eropa mencapai 82,1 persen per akhir September 2025. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak 2023 dan sekaligus mengakhiri tren penurunan utang pascapandemi Covid-19.
Tren Penurunan Utang Pascapandemi Resmi Berakhir
Kenaikan rasio utang tersebut mencerminkan tekanan baru terhadap keuangan publik Uni Eropa. Setelah pandemi Covid-19, sejumlah negara sempat berhasil memperbaiki posisi fiskal usai melakukan stimulus besar-besaran untuk menyelamatkan perekonomian.
Namun, perbaikan itu tidak bertahan lama. Lonjakan belanja negara, terutama untuk sektor pertahanan dan keamanan, kembali memperlebar defisit anggaran dan mendorong peningkatan utang.
Prancis, Polandia, dan Rumania Catat Lonjakan Tajam
Sejumlah negara anggota mencatatkan kenaikan utang yang signifikan. Prancis mencatat rasio utang terhadap PDB sebesar 117,7 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Uni Eropa.
Sementara itu, Polandia dan Rumania masing-masing mencatat rasio utang 58,1 persen dan 58,9 persen. Kedua negara ini menjadi sorotan karena lonjakan utangnya tergolong tajam dalam waktu singkat.
Data Eurostat menunjukkan rasio utang Polandia dan Rumania meningkat sekitar 5 hingga 5,5 poin persentase secara tahunan, sebuah laju kenaikan yang memicu kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal jangka menengah.
Dampak ke Masyarakat: Pajak dan Belanja Publik Terancam
Peningkatan utang negara berpotensi berdampak langsung pada masyarakat. Beban bunga yang membengkak dapat memaksa pemerintah menaikkan pajak atau memangkas belanja publik, termasuk anggaran layanan sosial dan pembangunan infrastruktur.
Kondisi ini berisiko mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di tengah perlambatan ekonomi global.
Belanja Militer Jadi Pemicu Tekanan Fiskal
Pejabat Uni Eropa secara terbuka mengaitkan lonjakan utang dengan meningkatnya kebutuhan militerisasi kawasan. Komisi Eropa menyebut “lingkungan strategis yang memburuk dengan cepat” akibat konflik Ukraina dan kekhawatiran terhadap Rusia sebagai alasan utama lonjakan belanja pertahanan.
Data menunjukkan belanja militer Uni Eropa meningkat tajam dari 218 miliar euro pada 2021 menjadi proyeksi 381 miliar euro pada 2025, mencerminkan pergeseran prioritas anggaran dari pemulihan ekonomi ke penguatan pertahanan.
NATO dan Tekanan AS Dorong Kemandirian Pertahanan Eropa
Tekanan fiskal tersebut turut dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, dalam forum World Economic Forum (WEF). Rutte menyebut tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam beberapa tahun terakhir turut mendorong negara-negara Eropa meningkatkan belanja militernya.
“Berkat tekanan Donald Trump, banyak negara Eropa kini meningkatkan anggaran pertahanan mereka hingga mencapai ambang batas 2 persen dari PDB,” ujar Rutte.
Program Readiness 2030 Berpotensi Tambah Beban Utang
Di sisi lain, Komisi Eropa meluncurkan rencana jangka menengah bertajuk “Readiness 2030” untuk meningkatkan kesiapan militer dan industri pertahanan kawasan. Program ini diperkirakan akan menambah sekitar 2 poin persentase pada rasio utang Uni Eropa hingga 2028.
Kombinasi antara kebutuhan pertahanan dan tekanan ekonomi global membuat tantangan fiskal Uni Eropa diperkirakan masih akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan.
(Redaksi)
