POLITIKAL.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengusulkan penambahan anggaran Rp 535,95 miliar untuk pembelian logistik alat pelindung diri (APD) untuk pemilih dan penyelenggara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR, kemarin (27/5/2020).
Namun ternyata, penambahan anggaran itu belum termasuk biaya penambahan TPS (tempat pemungutan suara) guna mendukung physical distancing.
"RDP tanggal 27 (Mei), 26 (Mei) malam kita rapat daring dengan seluruh provinsi. Sebelum kami rapat daring, kami rapat pleno, ada beberapa pilihan. Misalnya pengurangan jumlah pemilih per TPS, dari 800 maksimal menjadi 400, akan ada lonjakan dua kali lipat TPS maksimal," kata Ketua KPU KPU Arief Budiman dalam 'Lunch Break Bersama Ketua KPU: Antara Pandemi dan Pilkada, Harus Bagaimana?' secara virtual, Kamis (28/5/2020).
Namun, Arief mengungkap bahwa penambahan anggaran Rp535,95 miliar itu belum termasuk resizing atau penambahan jumlah dan perluasan TPS. Karena, KPU belum menggunakan data baru, dan semua persiapan yang dipaparkan masih berpatok pada jumlah yang eksisting yakni 150 ribu lebih TPS.
"Rp500 miliar itu belum termasuk resizing TPS. Kita belum pakai data baru, cara kita hitung kemarin dengan data eksisting jumlah TPS 150 ribu," ujarnya.
Selain itu, Arief juga meminta kepada KPU Daerah menginformasikan perkembangan Covid-19 di daerah dan hasilnya memang kecenderungannya meningkat. Soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di 270 daerah yang melaksanakan pilkada, ada 36 kabupaten/kota dan 4 provinsi yang menerapkan PSBB. Pihaknya juga menanyakan soal keinginan KPUD terkait pengurangan jumlah pemilih per TPS.
"Daerah rata-rata sudah menata pemilih per TPS sekitar 400-450 pemilih, bahkan ada yang 350. Sebenarnya, kami sudah memetakan TPS untuk pilkada 2020, kami mau lakukan e-rekap, data koordinat di masing-masing TPS, seandainya tidak ada pandemi temen-temen akan teruskan hampir 100%, dan setiap TPS sudah ada data koordinatnya," jelas Arief.
Karena itu lanjut dia, kalau ada penmabahan jumlah TPS tentu aka nada perubahan koordinat untuk e-rekap yang sudah berjalan. Tetapi, KPU pusat meminta kepada KPUD untuk terus menyiapkan diri karena, penambahan TPS ini akan berimplikasi besar terhadap anggaran karena, sebagian besar anggaran itu paling banyak dikeluarkan untuk penyelenggara ad hoc. Dan tiap TPS membutuhkan logistic dan juga penyelenggara ad hoc.
"Kami beri opsi tetap 800 atau maksimal 500, atau menjadi 300 agar antrean tidak terlalu panjang. sebagaian besar mereka mengusulkan menjadi 500, karena kondisi eksisting mereka ada yang tiap TPS 450-500 karena letak geografisnya," urainya.
Adapun target partisipasi pemilih, Arief mengatakan bahwa target KPU tetap 77,5%. Target ini juga yang di rencana strategis (renstra) KPU untuk Pemilu 2024. Tentu sebagai penyelenggara pemilu, pihaknya berharap bahwa partisipasi publik tetap tinggi, faktor utamanya pada bulan September dan Desember itu, bagaimana kurva pandeminya nanti.
"Walaupun protokol kesehatan sudah kita penuhi, hajatan ini diikuti dengan partisipasi dengan banyak pihak dengan antusiasme yang tinggi bagi daerah yang menyelenggarakan pilkada di daerah," pungkasnya. (*)
Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "KPU: Anggaran Rp535 M Belum Termasuk Penambahan TPS"
