POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP RI) melakukan tinjauan ke lokasi IKN Nusantara Jumat (11/2/2022). Dalam kunjungan itu, KPK juga didampingi Kejaksaan Agung RI, TNI, dan Polri. Rombongan disambut Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim, di ruang VIP Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan. Hadi menyebut kedatangan KPK dan BPKP ke lokasi IKN Nusantara, guna mempelajari potensi-potensi masalah yang muncul kala pemindahan ibu kota negara mulai dilaksanakan pemerintah. "Semoga tidak ada permasalahan lahan, sehingga IKN Nusantara segera dibangun. Lebih cepat lebih baik," kata Hadi, Jumat (11/2/2022). Hal senada juga disampaikan Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim. Politisi PDIP Kaltim ini menyebut KPK melakukan mitigasi terkait masalah-masalah yang kemungkinan akan ditimbulkan saat pembangunan IKN. "Intinya proyek pemindahan IKN inikan proyek raksasa, yang perencanaannya mesti matang dan juga harus ada strategi atau pola yang diterapkan supaya efektif dan efisien," paparnya. Salah satu yang jadi perhatian KPK dan BPKP menekan potensi pembengkakan anggaran pada proses pembangunan infrastruktur IKN Nusantara. "Tidak menutup kemungkinan terjadi pembengkakan anggaran. Kalau tidak dimitigasi dari sekarang, nanti akan menjadi lebih besar," terangnya. "Supaya tidak terjadi maka dipandang perlu melakukan inventarisir permasalahannya, terkait dengan pengawasannya, termasuk masalah sosialnya," lanjutnya. (ADV/Kominfo Kaltim)