POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara disebut-sebut bakal mendorong pertumbuhan ekonomi. Termasuk pada sektor properti. Sebab, berpindahnya ibu kota tentu mengajak para ASN untuk ikut migrasi ke pulau terbesar ketiga di dunia, Kalimantan. Tepatnya di wilayah Panajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur (Kaltim). Termasuk para pekerja konstruksi, serta masyarakat yang melihat potensi ekonomis yang akan tumbuh di sekitaran PPU, bakal ikut berpindah. Hal tersebut tentu menjadi peluang para developer atau pengembang menyediakan hunian layak. Tak ingin tertinggal, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) menggelar pelatihan menjadi developer dari nol untuk sukses di IKN Nusantara di hotel Mercure Samarinda, Selasa (9/8/2022). Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Hadi Mulyadi hadir serta membuka kegiatan pelatihan tersebut. "Harapan kami lahir pengembang yang kompeten, membantu membangun Kaltim, membangun IKN, membangun Indonesia," ujar Hadi Mulyadi dalam sambutannya. "Dan kami dari pemerintah provinsi siap memfasilitasi hal-hal yang perlu kita bantu," sambungnya. Wagub Kaltim menyebutkan bahwa masih banyak masyarakat Kaltim yang sampai saat ini belum memiliki rumah. Belum termasuk masyarakat yang akan migrasi mengikuti perpindahan IKN. Mantan wakil ketua DPRD Kaltim itu juga berharap, pemerintah harus dapat mempermudah para pengembang menghadirkan perumahan layan di Bumi Etam. "Kita berharap, pemerintah kabupaten atau kota termasuk para perbankan agar ini dipermudah, agar masyarakat kita bisa hidup nyaman," harapnya. Sementara itu, Ketua DPD REI Kaltim, Bagus Susetyo menambahkan. Diklat ini menyambut sebanyak 150 ribu ASN yang akan pindah pada 2024 mendatang. Juga proyeksi dari pertumbuhan pendudukan IKN, papar Bagus, akan mencapai 2,1 hingga 2,5 juta orang pada tahun 2045. "Ini menjadi harapan dari bapak ibu atau kami yang berusaha di bidang properti kita seperti saat batu bara baik dan lancar di tahun 2013 - 2018 bisa terulang lagi," ungkap Bagus. Untuk mendukung niatan ini, Bagus yang juga anggota DPRD kaltim itu berharap pemerintah daerah baik provinsi dan kota dapat bersinergi, untuk meningkatkan daerah yang tak tersentuh perkembangan kota. Salah satu dukungan yang perlu dilakukan yakni, membangun akses jalan guna melancarkan pembangunan properti. Termasuk, fasilitas di ranah kebijakan, terutama terkait tata ruang dan wilayah, dan kemudahan dalam urusan jual beli tanah. "Kita berharap tahun ini perubahan RTRW bisa diselesaikan, dan mohon support dari pemprov dan pemkot di seluruh kaltim pada umumnya," harapnya. (Adv/Kominfo Kaltim)