POLITIKAL.ID -  Pada Rabu (13/9/2023) digelar Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke 33 dengan agenda mendengarkan jawaban Gubernur Kaltim Isran Noor atas pemandangan akhir fraksi-fraksi atas RAPBD Perubahan 2023 dan RAPBD Tahun 2024 yang dibacakan Asisten Sekda Bidang Administrasi, Riza Indra Riadi.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji minta Pemprov Kaltim lebih sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi anggota DPRD Kaltim, baik yang disampaikan dalam pandangan umum fraksinya masing-masing, maupun yang disampaikan secara perorangan melalui interupsi dalam rapat paripurna.

Selain itu, dia juga menginginkan dengan meningkatnya anggaran untuk pendidikan, yang mencapai Rp4 triliun di tahun 2023, tahun 2024 tidak ada lagi sarana dan parasarana pendidikan di SMA Negeri, SMK Negeri, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang rusak-rusak atau tak memenuhi standar minimum.

Kemudian BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang mendapat tambahan penyertaan modal tahun ini, seperti PT BPD Kaltim-Kaltara, PT Jamkrida, dan Perusda Melati Bakti Satya memberikan pemasukan ke kas daerah yang sebanding dengan modal yang diberikan Pemprov Kaltim.

Dalam rapat paripurna ada empat anggota DPRD Kaltim menyampaikan aspirasi dengan mengajukan interupsi.

Pertama, Sutomo Jabir, anggota Fraksi PKB menyampaikan aspirasinya ke Pemprov Kaltim terkait masih adanya desa yang belum mendapat fasilitas listrik dari pemerintah, dalam hal ini PLN, baik di Kabupaten Kutai Timur, maupun di Kutai Barat, dan Mahakam Ulu.

“Perlu ada kepastian dari pemerintah kapan desa yang belum menikmati listrik mendapatkan listrik,” ujarnya.