POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Terkait persoalan Banjir Samarinda, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun berpandangan Kota Samarinda saat ini mengalami kelebihan beban.

Dari banyaknya persoalan kota. Banjir adalah persoalan klasik dari musim kemusim setiap hujan turun, terlebih dengan intensitas tinggi.

Kompleksitas permasalahan banjir menurutnya harus dilihat secara serius, semakin tahun bukannya semakin berkurang, namun justru semakin parah dan meluas.

"Kita tidak bisa membiarkan masyarakat terus-terusan menerima kerugian akibat banjir ini," ujar Samsun sapaannya, Selasa (2/6/2020).

Lebih lanjut kata politisi PDI P itu, Samarinda tidak layak menyandang predikat sebagai ibu kota provinsi. Samsun berkeyakinan masyarakat Kaltim turut merasakan apa yang dirasakan warga terdampak banjir di Samarinda selain karena wajah kaltim ada di Samarinda.

Dirinya melihat ada dua faktor yang menjadi argumentasi mendasar terkait banjir yakni, faktor alam seperti tingginya curah hujan, topografi wilayah, pasang surut air sungai Mahakam.

Lalu lainnya adalah manusia, utamanya bersumber pada unsur pertumbuhan penduduk akan diikuti peningkatan kebutuhan infrastruktur, pemukiman sampai pada kurang baiknya drainase atau paret saluran air menuju ke sungai dan waduk.

"Belum lagi ditambah aktifitas tambang secara berlebih yang tak terkendali turut memperburuk kualitas lingkungan Samarinda," imbuhnya lagi.

Terlepas dari persoalan tersebut dirinya melihat perlunya mengurangi beban kota, pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi atau ibu kota provinsi jadi solusi, selain karena banjir hal ini untuk memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dan mengurangi kemacetan akibat kepadatan jumlah penduduk ke depan.

Selain itu, kebutuhan penataan kota sebagai antisipasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi akibat pertumbuhan infrastruktur, mendistribusikan penduduk Kota Samarinda agar tidak terkonsentrasi pada pusat kota, sekaligus mengantisipasi potensi yang lebih besar sebelum Ibu Kota Negara benar-benar pindah di Bumi Kalimantan Timur.

"Saya pikir pusat pemerintahan provinsi dapat dipindahkan di pinggiran kota Samarinda atau memilih area baru di Kabupaten lain yang letaknya starategis dan mendukung konsep Smart city sebagai jawaban atas tantangan jaman ke depan," terangnya. (Redaksi Politikal - 001)