POLITIKAL.ID - Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun memberikan kritikan terkait lambatnya penyerapan anggaran di pemerintah provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“Saat ini, kita belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara ekonomi, uang yang beredar di masyarakat bisa jadi berkurang. Namun, yang lebih penting bagi saya adalah bahwa hak-hak rakyat tidak terpenuhi karena APBD merupakan hak rakyat. Ketika pembangunan dan pelayanan tidak berjalan dengan maksimal, itu menunda hak-hak rakyat,” ungkap Anggota Fraksi PDIP ini .
Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kaltim ini juga menyoroti bahwa Dinas Pendidikan dinas dan Dinas Kesehatan merupakan dua instansi yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
“Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah lambatnya penyerapan anggaran disebabkan oleh regulasi yang rumit atau perencanaan yang belum matang,” katanya.
Sebagai contoh, pembangunan SMK di Balikpapan ternyata terhambat karena masalah lokasi atau belum adanya detail engineering design (DED) yang lengkap serta perencanaan yang belum matang.
Selain itu, ada juga kendala teknis seperti keterlambatan pengadaan barang yang dipesan.
Muhammad Samsun menyampaikan bahwa lebih baik memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tinggi akibat tahapan perencanaan yang matang. Misalnya, jika anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 5 miliar, namun yang terpakai hanya Rp 2 miliar, hal ini tidak menjadi masalah selama terdapat efisiensi.
“Namun, yang perlu diperhatikan adalah jika lambatnya penyerapan anggaran disebabkan oleh kurangnya perencanaan yang maksimal. Itu yang perlunya perhatian yang lebih terhadap aspek perencanaan guna memastikan penyerapan anggaran yang efektif dan tepat waktu untuk memenuhi hak-hak rakyat,” tegasnya.
(Advertorial)
