POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Anggota Komisi III DPRD Samarinda Anhar apresiasi kegiatan inspeksi mendadak (sidak) Wali Kota Samarinda ke kantor DPRD Kota Samarinda, Senin (29/3/2021). Disampaikan Anhar, bahwa jumlah Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) dan Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) sebanyak 387 orang sudah di luar kewajaran. "Ini di luar kewajaran sebenarnya. Saya tidak bicara teknis tapi tingkat kewajarannya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di angka Rp 500 Miliar, menggaji PTTH dan PTTB kita itu kurang lebih Rp 250 miliar, jadi kalau hari ini pak wali melakukan sidak di bagian sekretariat itu saya pikir itu patut di apresiasi," ujar Anhar yang juga turut hadir bersama beberapa anggota DPRD Samarinda lainnya. Anhar menyebut tindakan sidak oleh Wali kota Samarinda Andi Harun merupakan sejarah untuk pertama kalinya dilakukan penertiban disiplin pegawai. Sebab itu, diyakini Anhar akan ada pro kontra baik dari jajaran dinas maupun anggota legislatif. "Saya yakin pasti ada pro kontra. Tapi perlu juga kita pahami, sidak yang dilakukan oleh pak wali kota ini berkaitan dengan kinerja dari ASN maupun PTTH yang ada di kantor ini," tuturnya. Lebih lanjut, kritik dilayangkan Anhar. Proses rekrutmen PTTH patut dipertanyakan. Seluruh unsur pimpinan lembaga perlu melakukan evaluasi terkait hal ini. "Sebenarnya lembaga ini yang harus melakukan koreksi selama ini kok bisa lolos 387 itu. Masa merekrut sekitar 387 orang ini saya kata seperti pabrik plywood. Anggota dewan cuma 45, pegawai yang ada disini 387 masuk akal gak," ucapnya. Anhar berharap pemerintah Kota Samarinda dapat lebih jeli mengelola anggaran daerah. Sebab langkah banyak hal yang perlu dibenahi, baik infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. "Saya yakin sekali lagi ini pro-kontra. Partai PDIP yang mendukung saudara Andi Harun-Rusmadi ini menjadi wali kota, sehingga langkah-langkah untuk perbaikan mulai dari pembenahan dan penataan kota ini sampai menyangkut pembenahan dan perbaikan kedisiplinan pegawai patut kita apresiasi," pungkasnya. (*)