Sabtu, 23 November 2024

Yusril Ihza Mahendra: Pemakzulan Jokowi Harus Didukung DPR, bukan Kewenangan Menkopolhukam

Selasa, 16 Januari 2024 17:25

BERINCANG - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra dan Presiden Joko Widodo (Jokowi)./ Foto: Istimewa

Hasan mengaku tidak kaget dengan adanya gerakan itu. Founder Cyrus Network itu sudah memprediksi munculnya gerakan tersebut di akhir Desember 2023.

"Tanggal 29 Desember lalu saya sudah katakan di channel YouTube saya bahwa Januari ini akan ada orang-orang yang seolah-olah independen, menyuarakan dua hal ini (pemakzulan dan delegitimasi Pemilu).

Mereka seolah-olah non partisan tapi aslinya bagian dari pemenangan atau pendukung garis keras capres tertentu," kata Hasan.

Hasan menambahkan, prediksinya tersebut hari ini sudah terbukti di mana beberapa hari lalu ada orang-orang yang merasa tokoh mendatangi Menkopolhukam Mahfud MD dan bicara pemakzulan.

"Dari nama-nama yang ditampilkan oleh media, kita tahu sebagian besar mereka adalah pendukung capres tertentu, sebut saja capres sebelah kiri. Lalu hari ini ada dosen, pegawai negeri, profesor yang juga sekaligus konsultan politik pendukung capres tertentu, sebut saja capres sebelah kanan, juga bicara soal pemakzulan. Katanya pemilu ini lebih berintegritas kalau enggak ada Pak Jokowi," kata Hasan.

(Redaksi)

Halaman 
Tag berita: