POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Sekretaris daerah provinsi (Sekdaprov) Kaltim, M Sabani menanggapi hasil rilis salah satu NGO yang menyebut belanja birokrasi Pemprov Kaltim tahun 2020 boros.

Hal itu dijelaskan Sabani saat dikonfirmasi media ini.

Menurutnya, terkait belanja pegawai di pemprov dianggarkan sekitar 20 persen.

"Kalau belanja pegawai itu memang 20 persen dari APBD," ujar Sabani, Rabu (6/1/2021).

Lebih lanjut kata dia, selain gaji dan tunjangan PNS, ada pula untuk tenaga non ASN termasuk guru - guru di sekolah negeri dan bantuan untuk guru - guru swasta serta belanja tak terduga.

"Selebihnya untuk belanja barang dan jasa berasal dari bantuan keuangan, hibah dan bansos, serta belanja modal," terangnya.

Diwartakan sebelumnya, Pokja 30 dalam jumpa pers Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) beberapa waktu lalu menjelaskan, Kaltim merupakan salah satu pintu gerbang ekonomi utama di wilayah Indonesia bagian Timur.

Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan itu mempunyai ratusan sungai yang tersebar hampir semua kabupaten/kota dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam.