POLITIKAL.ID – Serikat Pekerja Kampus (SPK) Universitas Mulawarman (Unmul) meminta Rektor memperbaiki pola komunikasi terkait pembayaran hak pegawai. Permintaan itu muncul setelah pembayaran uang makan terlambat sekitar 14 hari kerja.
SPK menyampaikan permintaan tersebut melalui surat bernomor 002/U/SPK-UNMUL/VIII/2026 tertanggal 3 Agustus 2026. Surat itu menjadi bahan evaluasi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
SPK tetap mengapresiasi langkah pimpinan universitas yang telah menyelesaikan pembayaran uang makan seluruh pegawai. Organisasi itu memahami pengelolaan administrasi dan keuangan tidak selalu berjalan mudah.
“Kami atas nama Serikat Pekerja Kampus (SPK) Universitas Mulawarman menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terealisasinya pembayaran uang makan bagi seluruh pegawai. Kami memahami bahwa dalam proses pengelolaan administrasi dan keuangan terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, dan kami menghargai upaya pimpinan dalam menyelesaikan kewajiban tersebut,” tulis SPK.
Namun, SPK menilai keterlambatan pembayaran memicu kekhawatiran di kalangan pegawai. Pegawai juga belum menerima penjelasan resmi mengenai penyebab keterlambatan. Mereka tidak mengetahui perkiraan waktu penyelesaian pembayaran.
“Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan pegawai karena belum adanya informasi resmi mengenai penyebab maupun estimasi waktu penyelesaiannya,” tulis SPK.
Karena itu, SPK meminta pimpinan universitas segera menjelaskan penyebab keterlambatan. Penjelasan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pegawai.
“Kami dengan hormat memohon kiranya Universitas dapat memberikan klarifikasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pembayaran tersebut. Klarifikasi ini kami pandang penting agar informasi yang diterima pegawai bersifat utuh, menghindari kesalahpahaman, serta memperkuat kepercayaan antara pimpinan dan seluruh pegawai,” bunyi surat tersebut.
SPK Ajukan Tiga Usulan
SPK mengajukan tiga usulan kepada pimpinan universitas. Organisasi itu berharap usulan tersebut dapat memperbaiki tata kelola pembayaran hak pegawai.
Usulan pertama meminta universitas segera memberi pemberitahuan resmi jika muncul kendala administrasi atau kendala teknis. Pimpinan juga diharapkan menyampaikan informasi itu kepada pegawai atau melalui SPK.
Usulan kedua mengajak pimpinan universitas dan SPK membangun komunikasi rutin. Kedua pihak dapat membahas kesejahteraan pegawai serta pelaksanaan hak dan kewajiban ketenagakerjaan.
“Kami ingin menjadikan pengalaman ini sebagai bahan evaluasi bersama agar mekanisme pelayanan kepada pegawai dapat semakin baik,” tulis SPK.
Usulan ketiga mendorong universitas memperkuat sistem administrasi pembayaran hak pegawai. SPK berharap langkah itu membuat proses pembayaran lebih tepat waktu, transparan, akuntabel, dan memberi kepastian.
Siap Menjadi Mitra
SPK menegaskan surat tersebut bertujuan memperbaiki tata kelola, bukan memperpanjang persoalan. Organisasi itu ingin membangun hubungan kerja yang lebih baik dengan pimpinan universitas.
“Kami meyakini bahwa komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang baik akan semakin memperkuat hubungan kerja yang harmonis antara pimpinan universitas dan seluruh pegawai. SPK Universitas Mulawarman berkomitmen menjadi mitra yang konstruktif dalam mendukung terciptanya tata kelola universitas yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh pegawai,” demikian isi penutup surat.
Ketua Umum SPK Universitas Mulawarman Michael Silvester Mitchel Vinco, S.Pd., M.Pd., bersama Sekretaris Dewi Risnawati, M.A.P., menandatangani surat tersebut.
