POLITIKAL.ID – Pengurus Perseroan Terbatas (PT) perlu memastikan kewajiban lapor RUPS PT telah dipenuhi sebelum memasuki November 2026. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan kini wajib dituangkan dalam akta notaris dan disampaikan secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
Masa relaksasi pemenuhan kewajiban tersebut berlangsung hingga 31 Oktober 2026. Setelah periode tersebut berakhir, sanksi administratif mulai diberlakukan pada 1 November 2026.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 (Permenkum 49/2025) tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
Melalui aturan tersebut, persetujuan RUPS atas laporan tahunan tidak cukup hanya menjadi dokumen internal perusahaan. Persetujuan tersebut harus dituangkan dalam akta notaris dan disampaikan kepada Menteri Hukum melalui SABH secara elektronik.
Cara Lapor RUPS PT ke SABH
Proses lapor RUPS PT tidak berhenti setelah pemegang saham menyetujui laporan tahunan dalam rapat.
Setelah RUPS selesai, persetujuan terhadap laporan tahunan wajib dituangkan dalam akta notaris. Selanjutnya, melalui notaris, persetujuan tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum melalui SABH secara elektronik.
Berdasarkan materi Permenkum 49/2025, penyampaian persetujuan laporan tahunan dilakukan paling lambat 30 hari sejak tanggal akta notaris ditandatangani.
Setelah dokumen diterima dan diverifikasi, Menteri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan sebagai bukti bahwa kewajiban pelaporan telah dipenuhi.
Apa Saja yang Dilaporkan dalam RUPS PT?
Laporan tahunan yang menjadi bahan dalam RUPS tidak hanya berisi laporan keuangan perusahaan.
Dokumen tersebut antara lain memuat laporan keuangan, laporan kegiatan usaha perseroan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian permasalahan yang muncul selama tahun buku, laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris, informasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
Perusahaan perlu menyiapkan dokumen tersebut sebelum RUPS dilaksanakan. Kelengkapan dokumen akan membantu proses pembuatan akta notaris dan pelaporan melalui SABH.
Untuk perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu, laporan keuangan yang disampaikan kepada RUPS juga wajib diaudit oleh akuntan publik.
Siapa yang Wajib Lapor RUPS PT?
Kewajiban lapor RUPS PT berlaku bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, baik PT umum maupun PT perorangan.
Artinya, kewajiban tersebut tidak hanya berlaku bagi perusahaan berskala besar. Pelaku usaha yang menjalankan bisnis melalui PT perorangan juga perlu memperhatikan ketentuan pelaporan.
Batas Lapor RUPS PT Tahun 2026
Dalam ketentuan normal, RUPS Tahunan diselenggarakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Namun, untuk masa transisi penerapan ketentuan baru pada 2026, terdapat masa relaksasi hingga 31 Oktober 2026.
Dengan demikian, perusahaan yang masih memiliki kewajiban terkait RUPS Tahunan dan pelaporan laporan tahunan perlu memastikan proses tersebut diselesaikan sebelum masa relaksasi berakhir.
Tanggal 31 Oktober 2026 menjadi batas penting karena sanksi administratif mulai diberlakukan pada 1 November 2026.
Namun, perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan mengenai penyampaian hasil RUPS. Setelah persetujuan laporan tahunan dituangkan dalam akta notaris, penyampaian melalui SABH dilakukan paling lambat 30 hari sejak akta tersebut ditandatangani.
Karena itu, perusahaan sebaiknya tidak menunggu hingga mendekati akhir Oktober untuk menyelesaikan seluruh proses administrasi.
Sanksi Jika Tidak Lapor RUPS PT
Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap.
Tahap awal berupa teguran tertulis yang disampaikan melalui notifikasi SABH dan/atau surat elektronik. Jika perusahaan tetap tidak memenuhi kewajibannya setelah mendapatkan teguran, Menteri Hukum dapat menjatuhkan pemblokiran akses SABH.
Pemblokiran akses SABH perlu dibedakan dari pembubaran atau pencabutan status badan hukum. Pemblokiran tidak secara otomatis membuat PT bubar atau menghentikan seluruh kegiatan usaha perusahaan.
Namun, perusahaan dapat mengalami hambatan dalam mengakses layanan administrasi badan hukum melalui SABH. Layanan tersebut dibutuhkan untuk berbagai tindakan, seperti perubahan data perseroan, perubahan Direksi dan Komisaris, perubahan pemegang saham, perubahan modal, serta aksi korporasi lainnya.
Apakah Kontrak Perusahaan Tetap Berjalan?
Pemblokiran SABH tidak dengan sendirinya membuat kontrak perusahaan menjadi batal.
Apabila PT telah memiliki kontrak dengan mitra bisnis, keberlangsungan kontrak tetap mengacu pada isi perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya, blokir SABH tidak otomatis menghapus hubungan kontraktual yang sudah dibuat perusahaan.
Meski demikian, masalah administratif dapat muncul apabila pelaksanaan atau perubahan kontrak membutuhkan tindakan korporasi yang harus diproses melalui SABH.
Karena itu, pemblokiran lebih tepat dipahami sebagai pembatasan akses terhadap administrasi badan hukum, bukan otomatis sebagai penghentian kegiatan usaha PT.
Jangan Tunggu Sampai 1 November 2026
Pengurus PT yang belum menyelesaikan kewajiban lapor RUPS PT perlu segera mengecek kelengkapan dokumen dan status pelaporannya.
Tahap yang perlu diperhatikan mencakup penyusunan laporan tahunan, pelaksanaan RUPS, pembuatan akta notaris, hingga penyampaian persetujuan laporan tahunan melalui SABH.
Dengan adanya masa relaksasi hingga 31 Oktober 2026 dan pemberlakuan sanksi administratif mulai 1 November 2026, perusahaan perlu memastikan seluruh proses telah diselesaikan sesuai ketentuan.
Kepatuhan terhadap kewajiban lapor RUPS PT juga penting untuk menjaga kelancaran perusahaan ketika membutuhkan layanan administrasi badan hukum dan menjalankan berbagai aksi korporasi.
(Redaksi)
