POLITIKAL.ID – Kasus HGB Summarecon menjadi sorotan Gerakan Bakti Cendana (GBC). Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid untuk memberikan keterangan terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
GBC menyampaikan tuntutan tersebut saat menggelar aksi damai di depan Gedung KPK RI, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (25/9/2026).
Koordinator Aksi GBC, M. Hadiyansah, S.H., mengatakan pihaknya mendukung langkah KPK dalam mengusut perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026.
“Kami mendukung dan mendorong KPK untuk segera memanggil Menteri BPN Nusron Wahid untuk diperiksa,” kata Hadiyansah dalam aksi tersebut.
Menurut GBC, KPK perlu memeriksa seluruh pihak yang memiliki informasi mengenai perkara tersebut. Pemeriksaan itu diharapkan membantu penyidik mengurai rangkaian dugaan suap dalam proses pengurusan HGB.
Kasus HGB Summarecon Jadi Sorotan GBC
Aksi GBC mengusung tema “Bersatu Kita Bangkit”. Massa menyampaikan dukungan terhadap langkah KPK setelah lembaga antirasuah tersebut menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Hadiyansah mengapresiasi langkah KPK dalam mengusut dugaan suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan layanan pertanahan di Kabupaten Bogor.
“Delapan orang sudah ditetapkan tersangka. Ini bukti KPK masih bekerja untuk rakyat,” ujarnya.
KPK sebelumnya mengamankan 17 orang dalam OTT pada 14 September 2026. Penyidik kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
GBC Minta KPK Telusuri Dana Rp106,3 Miliar
Selain meminta pemeriksaan terhadap sejumlah pihak, GBC juga mendesak KPK menelusuri aliran dana sekitar Rp106,3 miliar yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Hadiyansah meminta penyidik mengurai asal dan tujuan dana untuk mengetahui pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan perkara.
“Barang buktinya jelas, ada uang miliaran rupiah. Delapan orang sudah jadi tersangka,” katanya.
GBC meminta KPK terus mengembangkan penyidikan berdasarkan barang bukti dan keterangan yang mereka peroleh selama proses penanganan perkara.
Soroti Dugaan Mafia Tanah
GBC juga menyoroti dugaan praktik mafia tanah di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Massa meminta KPK mendalami dugaan keterlibatan oknum di lingkungan ATR/BPN Kabupaten Bogor dalam proses pengurusan HGB PT Summarecon.
“Mendesak KPK untuk mengusut tuntas aliran dana dan pihak-pihak terkait, serta menindaklanjuti dugaan suap HGB PT Summarecon di BPN Kabupaten Bogor,” ujar Hadiyansah.
GBC berharap proses hukum dapat mengungkap seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut berdasarkan alat bukti yang ditemukan KPK.
GBC Dorong Pemeriksaan Nusron Wahid
Dalam aksi tersebut, GBC secara khusus meminta KPK memanggil Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk memberikan keterangan.
“Kami mendukung dan mendorong KPK untuk segera memanggil Menteri BPN Nusron Wahid untuk diperiksa,” kata Hadiyansah.
KPK masih menjalankan proses penyidikan dan mendalami keterangan para pihak serta barang bukti yang berkaitan dengan perkara.
Delapan Tersangka
KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka setelah OTT pada 14 September 2026. Para tersangka berasal dari unsur pejabat ATR/BPN, perusahaan, dan pihak swasta.
Delapan tersangka tersebut yakni:
- Lampri (LMP), Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.
- Sontang Coin Manurung (SON), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I.
- Adrianto Pitojo Adhi (ADR), Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk.
- Arif Sugiyanto (ARF), pihak swasta.
- Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq (FEZ), pihak swasta.
- Rizal Pahlevi (LEV), pihak swasta.
- Erwin (ERW), pihak swasta.
- Muhammad Fakhry (MF), pihak swasta.
Penyidikan Kasus HGB Summarecon Masih Berjalan
KPK masih mendalami kasus HGB Summarecon di Kabupaten Bogor. Penyidik terus mengumpulkan keterangan dan barang bukti untuk mengungkap rangkaian transaksi serta pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
GBC meminta KPK menjalankan proses hukum secara transparan dan menindak pihak yang terbukti terlibat berdasarkan alat bukti yang dimiliki.
(Redaksi)
