POLITIKAL.ID – Malaysia memulai repatriasi warga Myanmar sebanyak 1.476 orang pada Selasa, 29 September 2026. Pemerintah Malaysia menyebut pemulangan tersebut berlangsung secara sukarela dan menjadi tahap awal dari rencana pemulangan hingga 5.000 warga Myanmar.
Kementerian Dalam Negeri Malaysia menyatakan pemerintah Myanmar telah mengidentifikasi kelompok pertama. Otoritas Malaysia kemudian memindahkan mereka dari sejumlah pusat detensi imigrasi untuk menjalani proses pemulangan.
Puluhan bus dengan pengawalan kendaraan keamanan terlihat bergerak menuju sebuah stadion di dekat pangkalan angkatan laut Lumut, Perak. Dari lokasi tersebut, petugas membawa para warga Myanmar menuju pelabuhan untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur laut.
Repatriasi Warga Myanmar Berlangsung Melalui Jalur Laut
Dua kapal Angkatan Laut Myanmar dan sebuah kapal rumah sakit telah berada di pelabuhan. Pemerintah Malaysia menyatakan ketiga kapal tersebut akan mendukung proses pemulangan kelompok pertama.
Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Malaysia membenarkan bahwa proses repatriasi sudah berlangsung. Namun, pemerintah Malaysia belum memberikan rincian lebih jauh mengenai identitas setiap orang yang masuk dalam kelompok pertama.
Perwakilan Kementerian Luar Negeri Myanmar, Han Win Aung, mengatakan program tersebut meneruskan operasi pemulangan pada 2021 dan 2022. Pada dua periode tersebut, lebih dari 1.100 warga Myanmar meninggalkan Malaysia melalui program pemulangan.
Han Win Aung menyebut program terbaru mencakup warga negara Myanmar yang sah. Ia juga mengatakan program tersebut tidak menargetkan warga Rohingya. Namun, identitas seluruh anggota kelompok pertama belum diumumkan kepada publik.
UNHCR Soroti Kondisi Kepulangan ke Myanmar
Repatriasi warga Myanmar tersebut mendapat perhatian dari UNHCR dan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Kondisi Myanmar masih menghadapi konflik bersenjata sejak kudeta militer pada 2021.
UNHCR menyatakan kondisi di Myanmar belum mendukung kepulangan pengungsi secara aman dan berkelanjutan. Lembaga tersebut juga menegaskan tidak terlibat dalam proses identifikasi orang-orang yang pemerintah Malaysia pulangkan.
Lebih dari 160 organisasi masyarakat sipil di Malaysia sebelumnya meminta pemerintah menghentikan deportasi. Mereka juga meminta pemerintah membuka dialog mengenai kondisi di Myanmar dan mekanisme perlindungan bagi warga yang menghadapi risiko.
Kelompok advokasi juga mempertanyakan apakah seluruh keputusan kepulangan benar-benar berlangsung secara sukarela. Mereka menyoroti kondisi warga yang berada di pusat detensi imigrasi Malaysia.
James Bawi Thang Bik, perwakilan komunitas pengungsi Chin di Malaysia, mengatakan pihaknya mengetahui adanya pencari suaka dalam kelompok yang dipulangkan. Ia juga menyebut adanya pemegang kartu UNHCR dalam kelompok tersebut, berdasarkan informasi dari pemimpin komunitas.
James menyampaikan kekhawatiran bahwa sebagian warga yang kembali dapat menghadapi wajib militer atau penahanan di Myanmar. Ia merujuk pada kesaksian sejumlah pengungsi yang sebelumnya mengalami deportasi.
Status Rohingya Masih Menjadi Pertanyaan
Persoalan Rohingya menjadi bagian penting dalam perdebatan mengenai repatriasi warga Myanmar. Malaysia dan Myanmar belum mengungkap secara resmi jumlah warga Rohingya yang berada dalam kelompok pertama.
UNHCR mencatat Malaysia menampung sekitar 181.000 pengungsi dan pencari suaka. Sekitar 85 persen berasal dari Myanmar, termasuk sekitar 103.000 warga Rohingya.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebelumnya menyatakan Myanmar menyepakati rencana pemulangan hingga 5.000 warga Rohingya. Anwar juga mendorong komunikasi dengan pemerintahan Myanmar untuk mencari penyelesaian jangka panjang.
Malaysia menyatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya diplomatik untuk menangani persoalan migrasi dan pengungsi. Pemerintah juga menegaskan Malaysia memiliki keterbatasan dalam menampung pengungsi dalam jumlah besar tanpa batas waktu.
Namun, organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah tetap memperhatikan aspek perlindungan. Mereka menilai hubungan diplomatik dengan Myanmar tidak boleh mengurangi standar perlindungan terhadap orang yang membutuhkan perlindungan internasional.
Hingga pertengahan Agustus, Kementerian Dalam Negeri Malaysia mencatat 10.388 warga Myanmar berada di pusat detensi imigrasi di berbagai wilayah Malaysia. Angka tersebut menunjukkan besarnya tantangan yang pemerintah hadapi dalam menangani migrasi dari Myanmar.
Di tengah perdebatan tersebut, kelompok pertama telah menjalani perjalanan melalui laut menuju Myanmar. Sementara itu, pertanyaan mengenai kondisi kepulangan dan identitas seluruh orang yang masuk dalam tahap pertama masih menjadi perhatian berbagai pihak.
UNHCR kembali menyampaikan kekhawatiran setelah pemulangan berlangsung. Lembaga tersebut menilai sebagian orang yang dipulangkan mungkin membutuhkan perlindungan internasional dan menyoroti prinsip non-refoulement, yaitu larangan mengembalikan seseorang ke tempat yang dapat membahayakan keselamatannya.
(Redaksi)
