Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa Dewan Pengurus Daerah (DPP) PDIP tidak ingin anomali yang dinilai terjadi pada Pilpres 2024 terulang kembali pada pilkada akhir tahun mendatang.

“Jangan ada lagi aparatur negara yang bekerja secara politik untuk kepentingan satu-dua calon yang lain. Biarlah kemudian pilkada ini memang yang diadu adalah tim pemenangan masing-masing, kemampuan partai politiknya. Jangan Kita diadu dengan aparatur negara yang sama-sama kita biayai bersama-sama, itu tidak fair (adil),” katanya.

PDIP, imbuh Adian, menginginkan Pilkada 2024 menjadi pertarungan yang sehat dan tidak menakutkan. Dia mengatakan, rakyat harus bisa datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara riang, gembira, dan menyalurkan hak suaranya dengan bebas.

“Tanpa diintimidasi, distop fasilitasnya, dikurangi bantuan sosial, dan sebagainya. Itu harapan kita sama-sama yang dapat saya simpulkan,” ujarnya.

Adapun jumpa pers tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono, Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan Lasarus, Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon, Ketua DPD PDIP Sulawesi Selatan, Andi Ridwan Wittiri, Ketua DPD PDIP Maluku Benhur G. Watubun, dan Ketua DPD PDIP Papua Barat Daya Joppye Onesimus Wayangkau.

(Redaksi)