POLITIKAL.ID, SAMARINDA – Retribusi dari parkir di Samarinda belum sepenuhnya optimal tergarap.
Hal itu dijelaskan Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun saat diwawancarai di ruangan kerjanya.
Menurut Afif sapaannya itu, dari data yang disampaikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pungutan retribusi dari parkir persentasi tak mencapai 10 persen, dari total seluruh kendaraan di Kota Samarinda sebanyak 800 ribu unit.
“Dari data yang saya lihat dan dengar dari Dispenda ada 800 ribu unit kendaraan di Samarinda. Sedangkan kendaraan bermotor 650 unit, sisanya mobil. Ini potensi PAD yang besar sekali,” kata Afif, Rabu (6/10/2021).
Lanjut kata Afif lagi, tak perlu tinggi espektasi 100 persen untuk memperoleh pungutan besar dari sektor parkir.
“10 persen saja realisasi pendapatan dari parkir dengan perhitungan per kendaraan setiap hari Rp 2 ribu di kali 30 hari. Pendapatan bisa mencapai Rp 4 sampai Rp 5 miliar. Tapi kenyataannya sekarang kan hanya Rp 2 miliar saja, bahkan tidak mencapai target,” ungkap Afif.
Untuk itu kata dia, diperlukan pengaturan lebih baik di sektor perparkiran.
Dishub Pemkot Samarinda sudah cukup baik mendorong pemasukan kas daerah dari retribusi parkir. Salah satunya dengan inovasi sistem e-parking dan tiketing atau karcis bagi jukir resmi yang telah dibina.
Hal itu untuk memangkas jukir ilegal yang kerap meresahkan masyarakat dengan tarif yang tinggi diatas rata – rata.
“Potensi pendapatan dari parkir ini besar sekali. Makanya manajemennya diperbaiki. Jukir binaan diperhatikan upahnya, itu bisa dibicarakan bersama lah, biar tidak ada kebocoran karena saya duga ada mafia yang bermain. Pemkot dapat sedikit karena kena potong,” tegas wakil rakyat termuda di DPRD Samarinda itu. (Adv/*)
