POLITIKAL.ID – Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor penjualan rokok elektrik atau vape di Samarinda masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah daerah. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda belum menentukan langkah lanjutan setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa haram penggunaan vape.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, pemerintah perlu menghitung dampak ekonomi apabila nantinya menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan peredaran maupun penggunaan rokok elektrik.
Menurutnya, keputusan tersebut tidak bisa hanya mempertimbangkan aspek keagamaan dan kesehatan. Pemerintah juga harus melihat kondisi sosial serta keberlangsungan usaha masyarakat yang selama ini menjalankan bisnis di sektor vape.
Karena itu, Pemkot Samarinda belum ingin terburu-buru menerbitkan peraturan daerah maupun peraturan wali kota sebagai tindak lanjut fatwa tersebut.
“Kami akan melakukan pendalaman dan mungkin konsultasi dengan beberapa elemen untuk memastikan dari aspek yuridis dan sosiologisnya sebelum kita menetapkan sebuah atau sebelum membentuk peraturan hukumnya,” kata Andi Harun, Kamis (15/11/2026).
Dampak Ekonomi Fatwa Vape terhadap UMKM Jadi Perhatian Pemkot
Andi Harun menegaskan, pemerintah harus mengkaji konsekuensi ekonomi sebelum mengambil keputusan. Kebijakan mengenai vape berpotensi bersinggungan langsung dengan aktivitas perdagangan dan pendapatan pelaku UMKM.
Sebab, perubahan aturan yang berkaitan dengan sektor tersebut dapat memengaruhi pelaku usaha yang menjual rokok elektrik maupun produk pendukungnya.
Oleh karena itu, pemerintah ingin memastikan setiap kebijakan memiliki dasar pertimbangan yang matang. Kajian tersebut mencakup aspek hukum, sosial, kesehatan, hingga ekonomi masyarakat.
“Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa atau terburu-buru, tapi kita harus dahului dengan melakukan kajian berbagai aspek,” tegasnya.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkot Samarinda berharap kebijakan yang nantinya muncul tidak menimbulkan persoalan baru dalam penerapannya.
Andi Harun Pelajari Fatwa MUI tentang Penggunaan Vape
Sebelum menentukan sikap, Andi Harun menyatakan akan mempelajari salinan lengkap Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.
Fatwa tersebut ditetapkan pada 6 November 2026. Namun, Andi Harun menilai pemerintah perlu memahami seluruh ketentuannya sebelum membahas kemungkinan penerapan dalam regulasi daerah.
Dia juga membuka peluang konsultasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk MUI Samarinda, untuk memperoleh pemahaman lebih menyeluruh.
Menurut Andi Harun, fatwa MUI dan peraturan wali kota memiliki kedudukan berbeda. Fatwa berada dalam ranah hukum syariah, sedangkan perwali merupakan bagian dari hukum positif.
Dengan demikian, pemerintah daerah tidak otomatis harus menerbitkan aturan baru setelah MUI mengeluarkan fatwa.
“Sehingga semua kajian dan pertimbangan sosiologis dan yuridis, serta ekonomi, wajib kita pastikan sebelumnya,” tuturnya.
MUI Kaltim Tunggu Tindak Lanjut Pemerintah Pusat
Sementara itu, MUI Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan masih menunggu langkah pemerintah pusat terkait tindak lanjut fatwa haram penggunaan vape.
MUI Kaltim menjelaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi atau penindakan langsung di lapangan.
Selain itu, fatwa yang diterbitkan MUI pusat berlaku secara nasional. Karena itu, MUI daerah tidak perlu mengeluarkan fatwa serupa.
Peran MUI di tingkat daerah lebih difokuskan pada penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan rokok elektrik.
Di Samarinda, Pemkot masih memprioritaskan kajian sebelum mengambil keputusan. Nasib pelaku UMKM yang bergerak di sektor vape pun menjadi salah satu aspek yang akan diperhitungkan dalam menentukan arah kebijakan selanjutnya.
(Redaksi)
