Lanjut dia, proses transisi di masa pandemi seperti sekarang ini, ketika pemkot belum bisa bertemu wali kota terpilih bisa mengambil inisiatif. Karena sangat jarang pemerintahan melakukan hal seperti itu di Indonesia. Dengan begitu program-program bisa dilakukan dengan cepat di pemerintahan sekarang dan yang akan datang (AH - Rusmadi, red).

"Penuntasan program ini setidaknya bisa dilanjutkan, dan program 100 harinya kepala daerah terpilih bisa kelihatan hasil kerjanya dengan program terukur jangka pendeknya," imbuhnya.

Hal ini mengingat, publik ingin ada keberlanjutan pembangunan yang solutif dan tagihan rencana kerja sebelumnya mesti diteruskan.

Dengan begitu, ketika sinkronisasi program kedua belah pihak dilakukan, maka masing-masing memiliki pegangan dan ada aksi untuk menyelesaikan permasalahan kota Samarinda semisal banjir yang banyak merugikan masyarakat secara materil.

"Harus disinkronkan di dalam rancangan kerja ke depan. Jadi pemerintah tahu apa yang harus dikerjakan," tuturnya.
Terlebih kata dia lagi, Andi Harun - Rusmadi mendapat dukungan mayoritas parpol di DPRD Samarinda, dengan begitu draf tawaran program akan lebih mudah dibahas setelah melalui proses revisi dalam kaitannya untuk menggunakan anggaran sehingga bisa dikawal legislatif.

"Wali kota terpilih harus mengambil peran lebih, karena bagian dari eksekutor dalam pemerintahan Samarinda," tandasnya. (001)