POLITIKAL.ID, SAMARINDA - Pemprov Kaltim dorong ketahanan pangan jenis padi.
Salah satu target Pemprov Kaltim adalah kemandirian dalam urusan pangan. Karena itu, Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim menggagas Gerakan Percepatan Tanam, menuju pencapaian target kemandirian pangan tersebut.
“Sekarang ini kita sedang melakukan Gerakan Percepatan Tanam untuk meningkatkan produksi padi. Target kami, April-September (Asep) tahun ini seluas 34 ribu hektar. Sedangkan realisasi April hingga Mei sudah mencapai 13,1 ribu hektar,” ungkap Plt Kepala DPTPH Kaltim Dadang Sudarya dikutip dari media Humas Pemprov Kaltim, usai melakukan penanaman padi pada Gerakan Percepatan Tanam Musim Tanam Asep 2020 di Kelompok Tani Sumber Rejeki Putra, Desa Manunggal Jaya, Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara, Jumat (12/6/2020).
Pemprov Kaltim kata Dadang terus membantu petani agar dapat meningkatkan produksi padi. Termasuk membuat program inovatif yang belum pernah diusulkan pada tahun-tahun sebelumnya. Seperti alokasi anggaran untuk demonstrasi plot (demplot) dan uji lapangan. Program lain bagi para penyuluh pertanian lapangan yang berada di garis terdepan bersama petani pun sudah disiapkan.
“Tapi, mohon bersabar dulu, karena sebagian anggaran masih harus difokuskan untuk Covid-19. Mudah-mudahan tahun depan program inovasi tersebut sudah bisa kita kembangkan,” kata Dadang.
Kepala Desa Manunggal Jaya, Sukemi mengungkapkan, Desa Manunggal Jaya memiliki luas lahan persawahan fungsional saat ini mencapai 283 hektar, sedangkan lahan potensial yang masih mungkin dikembangkan sekitar 100 hektar. Di masa lalu, produksi padi petani per hektar bisa mencapai 6 hingga 7 ton, tapi saat ini maksimal hanya 5 ton per hektar.
Permasalahan yang dihadapi petani setempat antara lain luas hamparan di desa ini belum memiliki embung untuk menampung air dan tidak ada saluran air yang baik menuju Sungai Mahakam.
“Sawah di sini tadah hujan. Kalau musim hujan kelebihan air jadi banjir, kalau kemarau kekurangan air, tidak bisa menanam,” kata Sukemi dibenarkan kelompok tani dan gapoktan setempat. (Redaksi Politikal - 001)
