“Karena pelatihan online program kartu prakerja ini kan menggunakan dana negara. Jadi jangan sampai penggunaan dana ini jadi sia-sia,” ujarnya.

Selain itu, Komisi IX DPR juga berupaya memanggil kementerian/lembaga terkait, termasuk mitra program kartu prakerja untuk mengetahui informasi secara konkret perihal materi pelatihan yang diberikan.

“Apakah tawaran itu visible atau tidak dengan tantangan dunia kerja saat ini. Apalagi, program ini tidak ada link and match dengan perusahaan-perusahaan. Belum ada jaminan setelah pelatihan akan direkrut oleh perusahaan,” katanya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mendorong pemerintah agar pelatihan ini diiringi dengan praktek kerja lapangan yang konkret. Dengan begitu, pesertanya terbukti memiliki skill dan keahlian, bukan hanya sekadar sertifikat.

“Tanpa ada praktik kerja tersebut, target awalnya enggak tercapai. Karena target dari awal kan ingin meningkatkan skill dari pekerja, baik yang belum dapat kerjaan, pekerja yang di-PHK,” tandasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di sindonews.com dengan judul "Pemerintah Diminta Terbuka soal Pelatihan Online Kartu Prakerja"