POLITIKAL.ID - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Husni Fahruddin, menyatakan keyakinannya bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus dikebut oleh pemerintah pusat.
Husni, yang akrab disapa Ayub, menilai bahwa langkah ini adalah wujud dari komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam pembangunan nasional.
"Saya kira Presiden Prabowo berbicara tentang kebangsaan dalam lingkup yang luas saat pelantikannya. Meski tidak menyebutkan IKN secara spesifik, bukan berarti beliau mengabaikannya. Kami justru optimistis bahwa pembangunan IKN akan terus diprioritaskan untuk keadilan pembangunan," ujar Ayub.
Ayub melihat komitmen Presiden Prabowo terhadap IKN tercermin dari rencana peresmian Istana Garuda dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
Menurutnya, hal ini menegaskan keseriusan Presiden Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN sebagai ibu kota baru, meneruskan program yang dirintis oleh Presiden Jokowi.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat Kaltim terhadap proyek IKN, yang dianggapnya akan membawa banyak keuntungan bagi daerah tersebut.
"Warga Kaltim wajib mendukung IKN karena ini adalah kebijakan strategis yang bisa memajukan Kaltim," tambah Ayub.
Ayub berharap agar Kaltim tidak mengalami kondisi serupa dengan provinsi di sekitar DKI Jakarta yang masih tertinggal, meskipun berdekatan dengan ibu kota.
"Kami di DPRD Kaltim bersama Pemprov Kaltim akan berupaya agar Kaltim tidak tertinggal, baik dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur. Konektivitas antara Kaltim dan IKN harus dibangun dengan baik," jelasnya.
Ia juga optimistis bahwa kebijakan pemerintah di sektor pendidikan akan meningkatkan kesiapan sumber daya manusia Kaltim dalam menyongsong perubahan besar yang dibawa oleh keberadaan IKN.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam retret bersama Kabinet Merah Putih menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan IKN dalam empat tahun.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui akun Instagramnya @rajaantoni mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyebut IKN sebagai "Ibu Kota Politik" dan meminta Otorita IKN untuk menuntaskan pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif dalam empat tahun ke depan. (adv/dprdkaltim)
